Relokasi Depo Pertamina Vs Warga, Srikandi Energi Indonesia: Pertamina Lebih Dulu Ada

Berita Baru, Jakarta – Buntut peristiwa kebakaran maut Depo Pertamina Plumpang, Presiden Joko Widodo beri dua pilihan solusi.

Menurut Jokowi, perlu dilakukan relokasi dengan pilihan memindahkan terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang atau seluruh warga yang berada di sekitar Depo.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di depo PT Pertamina Plumpang Jakarta utara pada 3 maret 2023 lalu. Dari insiden tersebut telah memakan korban jiwa sekitar 22 orang.

Terkait pemindahan Depo atau masyarakat, Srikandi Energi Indonesia melihat perlu memperhatikan beberapa hal, utamanya terkait sejarah berdirinya Depo Pertamina di daerah Plumpang.

Bila merujuk pada awal pembangunannya, Depo PT Pertamina Plumpang telah dibangun pada 1971 dan mulai beroperasi pada 1974 lalu.

Pada saat itu, daerah di sekitar Depo masih berupa lahan kosong dan didominasi rawa-rawa yang saat ini dikenal dengan Rawa Badak. Jadi, tidak ada aral bagi Pertamina untuk membangun depo BBM di daerah ini.

Pembangunan depo BBM di Plumpang yang berjarak 5 km dari Pelabuhan Tanjung Priok sudah sesuai Rencana Induk Djakarta 1965-1985. 

Barulah ketika Jakarta semakin padat dan masyarakat mulai berdatangan, yakni sekitar akhir tahun 1980-an, lahan-lahan kosong pun dibabat untuk tempat tinggal. 

Masyarakat mulai memadati permukiman secara ilegal dan legal ke arah depo dan sekitarnya pada periode 1985-1998 dan 2000 hingga sekarang. 

Namun kini setelah terjadi peristiwa kebakaran beberapa waktu lalu, banyak masyarakat beranggapan bahwa Pertamina salah karena telah menempatkan depo BBM di area kawasan padat penduduk. 

Ditambah lagi dengan rencana tata ruang wilayah DKI jakarta yang pada saat ini justru melegalkan keberadaan pemukiman di area buffer zone tersebut.

Srikandi Energi Indonesia menilai ini bukan sepenuhnya kesalahan dari Pertamina karna depo tersebut sudah ada sejak tahun 1974 dan berperan penting dalm distribusi BBM nasional dan merupakan obyek penting nasional.

“Permukiman padat yang notabene melanggar tata ruang harus segera ditertibkan dan ditata kembali serta menetapkan jarak aman yang ideal,” kata Annisa Nuril Deanty Wasekjen Internal DEM Indonesia, Ketua DEM Jember, Sabtu 18 Maret 2023.

Melihat kondisi tersebut, Annisa mengatakan perlu adanya penyelesaian yang cepat terkait buffer zone di area Depo Plumpang ini. 

“Pemerintah harus memastikan rencana penataan ulang kawasan Depo Pertamina Plumpang dan sekitarnya. Misalnya dengan menetapkan zona penyangga (buffer zone) sesuai kajian keamanan dan keselamatan lingkungan atau HSE,” pungkas Annisa.