Sebelum Meninggal, Wabup Kepulauan Sangihe Helmud Hontong Tolak Izin Tambang Emas

Berita Baru, Jakarta – Sebelum meninggal, Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Helmud Hontong menolak Izin Usaha Pertambangan atau IUP untuk perusahaan tambang emas milik PT Tambang Mas Sangihe dengan luas 42.000 hektar berdasarkan izin yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bernomor 163/K/MB.04/DJB/2021 tertanggal 29 Januari 2021.

Penolakan tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Arifin Tasrif tertanggal 28 April 2021.

Surat yang ditandatangani langsung oleh Wabub Kepulauan Sangihe itu perihal permohonan pertimbangan pembatalan Izin Operasi Pertambangan PT. Tambang Mas Sangine di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dalam surat tersebut Helmud menyampaikan bahwa pertambangan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah dan pulau-pulau kecil.

“Bahwa pulau Sangihe tergolong pulau kecil dengan luasan hanya 737 hektar atau 73700 km bujur sangkar sangat rentan terhadap aktivitas pertambangan,” tulisnya.

Dia juga menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe berpotensi merusak lingkungan daratan, pantai, komunitas mangrove, terumbu karang dan biota yang berada di dalamnya.

“Bahkan secara signifikan berpotensi meningkatkan toksitas lingkungan secara massif yang akan membawa dampak negative terhadap manusi dan biota alam,” jelasnya.

Helmud menegaskan bahwa penguasaan wilayah pertambangan akan berdampak pada hilangnya sebagian atau keseluruhan hak atas tanah dan kebun masyarakat, bahkan masyarakat secara terstruktur akan terusir dari tanahnya sendiri sehingga akibat jangka panjangnya berpotensi hilangnya struktur kampung, budaya, dan melahirkan masalah sosial baru.

“Belajar dari pengalaman wilayah lain secara khusus Sulawesi Utara, kegiatan pertambangan hanya memberi keuntungan pada pemegang kontrak karya, tapi tidak memberi kesejahteraan bagi masyarakat, bahkan meninggalkan kerusakan yang fatal,” lanjutnya.

Helmud menyampaikan wilayah Sangihe merupakan daerah perbatasan Negara jika terjadi konflik akan rawan dari aspek sosial dan pertahanan negara. Sementara saat ini gelombang penolakan dari rakyat terjadi dengan massif yang berpotensi jadi kerusuhan.

Sebelumnya, dalam wawancara bersama Sinar Harapan Net Wakil Bupati Kepulauan Sanginge, Helmud Hontong tegas mengatakan menolak hadirnya usaha pertambangan emas milik PT. Tambang Mas Sangihe.

“Saya dengan tegas menolak keberadaan PT. Tambang Mas Sangihe beroperasi di Sangihe. Apapun alasanya. Saya berdiri bersama rakyat. Karena rakyat yang meilih saya sampai menjadi Wakil Bupati,” kata Helmud Hontong, Rabu (21/04/2021).

“Kasian, rakyat, anak cucu kita bakal jado korban nantinya, akibat limbah pengelolaan emas itu. Apapun yang terjadi saya tetap bersama rakyat untuk menolak tambang tersebut,” imbuhnya.

Wabup Helmud meninggal di Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-740 dalam perjalanan rute Denpasar-Makasar, pada Rabu (09/06/2021). Setelah mengikuti acara rapat dengan wakil bupati seluruh Indonesia di Pulau Dewata, Bali. Helmud duduk di kursi 25E dan ajudanya, Harmen Kontu duduk di kursi 25F.

“BERITA DUKA. Wakil Bupati Kep. Sangihe, Helmud Hontong meninggal dunia dalam perjalanan di Pesawat Lion Air, Rabu 9 Juni 2021.” Dikutip di caption Instagram @jatamnas.

Menanggapi unggah Jatam netizen turut menyampaikan berdukacita atas meninggalnya Wakil Bupati Kepulaun Sangihe, Sulawesi Utara, Helmud Hontong.

Akun @noniagf berkomentar “Kenapa yang bersuara dan berada di pihak rakyat selalu disingkirkan. Semoga Indonesia segera pulih dari ketamakan pihak-pihak yang merugikan rakyat,” tulisnya.

“Turut berdukacita. Semoga bisa diusut tuntas penyebab kematian almarhum,” tulis akun @alfariusarema.