Berita Baru, Surabaya - 3 tahun 10 bulan lamanya Harun Masiku masih menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga kini, keberadaan tersangka kasus dugaan suap itu belum diketahui keberadaanya. 

Beredar kabar Harun Masiku bersembunyi di luar negeri. Kamboja dan Singapura sempat dicurigai menjadi tempat berlindungnya mantan politikus PDI Perjuangan ini.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024.

Dia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan. Tujuannya, supaya KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.

Hampir 4 tahun berlalu, belum juga ada titik terang terkait upaya KPK dalam mencari dan menemukan Harun Masiku.

Hal ini mendapat perhatian dari Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur.

"ini pertamakali dalam sejarah KPK RI mengejar Buronan sampai 4 tahun lamanya belum juga ketemu, ada apa dengan KPK kenapa seperti tumpul dalam upaya penegakan hukum dan pengejaran buronan," kata Muhammad Lutfi Ketua Bidang Gerakan PKC PMII Jawa Timur, Senin (30/10/2023).

Lutfi menambahkan KPK adalah lembaga penegak hukum yang sudah dilengkapi alat-alat canggih mumpuni untuk menopang kerja kerja anti korupsi di indonesia, tapi kenapa seperti melempem menghadapi politisi seperti harun masiku 

"KPK kan punya alat sadap, punya puluhan hingga ratusan penyidik yang bisa tersebar, juga dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instrumen penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan apabila menemukan kendala. Ini mengapa seperti melempem jadinya, "tambahnya.

PKC PMII Jawa Timur berharap bahwa KPK Periode ini harus meninggalkan legacy yang baik sebelum purna tugas apalagi ditambah isu kencang terkait Dugaan Pemerasan yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus korupsi kementerian pertanian, maka KPK harus membuktikan tajinya di sisa 1 tahun periode ini.

"KPK sudah tergerogoti citranya dari dalam sejak kasus pertemuan Firly Bahuri dan sahrul yasin limpo dengan dugaan adanya pemerasan kepada eks Menteri pertanian itu. Jadi kalau di sisa periodenya ini belum juga berhasil menangkap Harun Masiku maka KPK Periode ini betul betul rapor merah lebih banyak nilai negatifnya daripada positifnya. Maka kami ultimatum segera tangkap harun masiku dan bongkar kasus Suap Komisioner KPU ini hingga ke akar-akarnya,"ungkapnya.

PMII jatim juga memberi saran agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi apabila kinerja KPK dianggap tidak optimal dalam penegakan hukum pada umumnya, dan kasus Harun masiku pada khusunya. 

"kami juga memberi saran presiden evaluasi langsung kepada KPK kok sepertinya tidak ada perkembangan serius dalam penanganan kasus suap yang melibatkan harun masiku ini," tutupnya.