Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Tak Masuk RPMJD, Rencana Bupati Jember Pemindahan Pusat Pemerintahan
Foto: Kantor Bupati Jember

Tak Masuk RPJMD, Rencana Bupati Jember Pemindahan Pusat Pemerintahan



Berita Baru Jatim, Jember – Bupati Hendy Siswanto sempat mengatakan rencanaya ingin memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Jember ke tempat lain dan rencana pemindahan akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang.

Tapi rencana yang dilontarkan Bupati Hendy itu tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember priode 2021-2026.

Tak ada poin di dalam RPJMD Jember menyebutkan akan ada pemindahan pusat pemerintahan kelokasi baru.

“Kita sudah sepakati bersama, tidak ada program pemindahan pusat pemerintahan dan saya tegaskan kita sudah tutup buku mengenai wacana itu,” jelas Ahmad Halim Wakil ketua DPRD Jember, dikutip dari detik.com, Selasa (24/8/2021).

Lebih lanjut, Halim mengatakan pemindahan pusat pemerintahan butuh perencanaan matang, terutama bagian soal anggaran. Pemindahan itu juga butuh biaya sangat besar.

“Persoalan anggaran yang dibutuhkan sangatlah besar dan akan berat jika dilakukan saat situasi masih pandemi,” ungkap Halim.

Halim menyarankan Pemkab Jember seharusnya lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung ke masyarakat terutama dalam penanggulangan pandemi.

“Yang jauh lebih penting adalah penanganan COVID-19 dan juga program yang bisa mengembalikan kondisi ekonomi rakyat yang porak-poranda akibat pandemi,” imbuhnya.

Tak kalah pentingnya, kata Halim, pemindahan pemerintahan harus di dahului riset dengan kajian akademisnya. Agar ada dasar objektif jika itu dilakukan.

“Jadi ada alasan yang objektif karena berdasar pada data yang bisa dipertanggungjawabkan,” imbuh Halim.

“Dengan pertimbangan tadi itu, maka untuk pemindahan pusat pemerintahan kita pending dulu,” tegas Legislator yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Jember itu.

Hal pemindahan, Halim apresiasi ide dari Bupati Hendy untuk memindahkan pusat pemerintahan dengan penataan lebih baik dan pusat pemerintahan bisa terintegrasi dengan baik.

“Idenya sangat baik, kita apresiasi. Tapi mungkin untuk kondisi seperti sekarang ini rasanya kurang tepat kalau dipaksa mau direalisasikan,” pungkasnya

beras