Tolak Kenaikan PPN 12 Persen Cipayung Probolinggo Gelar Aksi dan Kuliah Umum

Berita Baru, Jakarta – Ratusan massa dari Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Omek), yang kelompok-kelompok Cipayung Probolinggo, menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Aksi ini berlangsung di depan gedung DPRD Kabupaten Probolinggo sejak pukul 10.00 hingga 14.00. Aksi massa b rasal dari Omek seperti PMII, HMI, GMNI, dan Aliansi BEM Kabupaten Probolinggo.

Massa memulai aksi dari Lapangan Pajarakan dengan berjalan menuju gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Sepanjang perjalanan, mereka menyuarakan aspirasi melalui orasi.

Ketegangan sempat terjadi ketika massa mendesak untuk masuk ke gedung DPRD guna memberikan kuliah umum kepada para anggota dewan. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pihak kepolisian, yang mengusulkan agar hanya sembilan orang perwakilan diizinkan untuk audiensi.

“Tidak ada alasan kami dibatasi. Kami ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada dewan. Ini hak kami sebagai rakyat,” ujar salah satu orator aksi.

Situasi memanas ketika massa mencoba merangsek masuk, tetapi dihalangi oleh penjagaan ketat aparat kepolisian. Setelah negosiasi intens, akhirnya massa diperbolehkan memberikan kuliah umum di halaman gedung DPRD dengan pagar gedung dibuka.

Ketua Umum PC PMII Probolinggo Abdul Razak mengatakan, kebijakan kenaikan PPN sebagai langkah mundur yang membebani masyarakat, terutama kalangan bawah. Kenaikan PPN memiliki dampak domino, mulai dari kenaikan harga barang hingga sulitnya masyarakat mengakses kebutuhan pokok. Selain itu massa juga membawa isu sulitnya pupuk subsidi ditemukan dikabupaten Probolinggo.

“Kenaikan PPN ini jelas menimbulkan dampak domino. Harga barang naik, dengan begitu daya beli masyarakat menurun. Mengakibatkan pendapatan daerah tertekan,”ujarnya.

Razak menyebut, sebelum di sepakati kenaikan PPN 12 persen ini, seharinya DPR sebelumnya harus mempertimbangkan banyak hal. Termasuk mitigasi soft ekonominya kepada masyarakat.
“Tidak perlu jauh-jauh di Probolinggo sendiri, Dari postur APBD, berapa besar postur anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai. Belanja pegawai diatur maksimal 40 persen. Nyata Barang dan jasa belanja pegawai 70 Persen.

Apakah DPRD Pernah berfikir tentang mitigasi soft ekonomi kepada masyarakat. Saya rasa tidak pernah,” ujarnya.

Hal inilah yang menyebabkan, jika kebijakan PPN 12 akan dilaksanakan pada 2025 nanti menyebabkan masyarakat kecil semakin kesulitan ekonomi nya. “Bukan malah mensejahterakan rakayllat,” katanya.

Terkait pupuk subsidi, massa mengaku telah banyak keluhan yang datang dari petani terhadap sulitnya pupuk subsidi. Massa mendesak agar DPRD dapat menggelar pansus pembentukan pengawas pupuk subsidi yang dapat mengawasi pergerakan dan distribusi pupuk subsidi benar-benar diberikan secara benar kepada masyarakat.

“Ada dugaan permainan dalam distribusi pupuk subsidi yang harus diawasi lebih ketat. Oleh sebabnya 7×24 jam kita tuntut bisa segera membentuk pansus Pengawasan pupuk subsidi,” tegasnya.

Pada tuntutannya, massa mengaku tidak menerima alasan apapun dari anggota DPRD maupun Frkasi dalam pembentukan pansus Pengawasan pupuk subsidi tersebut.

Dalam kuliah umum yang digelar oleh massa pendemo tersebut, ikut juga 8 para Anggota DPRD setempat. Mereka mengikuti kuliah umum dengan sama-sama duduk di halaman luar DPRD kabupaten Probolinggo.

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Muchlis mengatakan, pihaknya siap membawa aspirasi mahasiswa ke tingkat pusat. “Wewenang kami adalah membawa aspirasi adek-adek ini ke DPR RI. Itu adalah tugas legal formal yang harus kita sepakati bersama. Sebab aturan yang ada ini bukan produk pemerintah daerah atau pihak legislatif daerah. Namun pusat,” kata Muchlis.

Dalam aksi tersebut, pare Anggota DPRD juga telah menandatangani pakta integritas siap untuk menampung dan menyuarakan aspirasi ketingkat yang lebih tinggi. “Juga akan melakukan evaluasi berkala dengan para mahasiswa sehingga ruang publik yang selama ini tersumbat, akan kami buka dengan cara yang elegan,” ujarnya.

Terkait kelangkaan pupuk yang juga menjadi tuntutan mahasiswa, Muchlis menyampaikan tidak ingin mencederai hak dari petani dan menampung permintaan mahasiswa tersebut yang meminta DPRD membentuk pansus atau satgas.

“Pansus ini nanti akan mengawasi, mulai darimana pupuk ini beredar, siapa penerimanya dan bagaimana regulasi harganya, dan ini sudah sejalan dengan program dari Bupati terpilih yang konsen terhadap permasalahan pupuk,” kata pria Ketua Frkasi Partai PKB tersebut.

Sementara itu, Lukman Hakim salah satu anggota DPRD yang hadir menyebutkan jika demokrasi tidak sangat utuh jika suara-suara dari para mahasiswa dengan kekayaan idealismenya tidak lagi ada.

“Kami berterimakasih kepada para mahasiswa karena tetap kritis dan selalu menyuarakan kepentingan rakyat, tanpa ada embel-embel apapun,” Ujarnya.

Dengan adanya hal tersebut, aksi berakhir dengan damai setelah para demonstran menyampaikan aspirasi mereka. Namun, mereka berjanji akan kembali melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.