UKT Mencekik, Mahasiswa IAIN Jember Aksi Demonstrasi

Berita Baru Jatim, Jember — Isu tentang transparasi dan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di tengah pandemi menjadi isu bersama gerakan mahasiswa PTKIN di seluruh Indonesia, seperti di UIN Sunan Kalijaga (SUKA) Yogyakarta, IAIN Samarinda, UIN Mulanan Malik Ibrahim (Maliki) Malang dan UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA). Kali ini, pada Jumat (12/6) puluhan aksi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Akademik Rektorat IAIN Jember.

Mereka membawa empat tuntutan kepada rektor IAIN Jember. Pertama mendesak rektorat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) atau Surat Edaran (SE) mengenai kebijakan kampus terkait keringanan UKT bagi mahasiswa dimasa pandemi Covid-19. Kedua rektor harus memberikan hak kepada SEMA dan DEMA-I terkait seleksi banding UKT.

Selanjutnya di poin tuntutan yang Ketiga mahasiswa meminta transparansi data anggaran UKT dan dana kamahasiswaan di tengah pandemi. Keempat rektor harus secara tegas ikut menyuarakan suara tuntutan mahasiswa untuk mendapatkan diskon UKT kepada Kamenag RI.

Namun pihak rektor tidak menyetujui tuntutan mahasiswa tersebut. “Kami merasa kecewa kapada rektor, karena tidak berpihak kepada mahasiswa dan tidak mempunyai komitmen untuk mengawal mahasiswa dalam permasalahan UKT ini.” Tegas Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Haris Prayogi itu kepada wartawan Beritabaru.co.

Ketegangan mulai terjadi ketika mediasi bersama rektor di Ruang VIP Rektorat. Dalam mediasi itu rektor meminta revisi sejumlah tuntutan. Namun setelah direvisi oleh mahasiswa, justru rektor tidak berkenan menandatangani tuntutan resmi mahasiswa. “Rektor terkesan memainkan mahasiswa”. Tandasnya.

Senada dengan pernyataan Presiden Mahasiswa IAIN Jember, Nuria Fina Maulida, ia juga merasa kecewa kepada sikap rektor karena tidak memberi alasan rasional terkait tidak berkenannya menandatangani tututan mahasiswa yang bermatrai itu.

“Yang katanya pimpinan siap memperjuangkan hak mahasiswa dan menerima tuntutan mahasiswa. Tapi kenapa enggan untuk menandatanganinya.”Ujarnya.

Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), fakultas Dakwah itu hanya meminta kebijakan secara resmi dari rektorat. Serta dalam perumusan teknis ataupun prosedur dari kebijakan yang diambil, kampus harus melibatkan DEMA dan SEMA Institut sebagai kontrol dan pengawalan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Dilansir dari Suaraindonesia.co.id, Rektor IAIN Jember Babun Soeharto mengungkapkan bahwa apa yang ditanyakan wartawan jawabannya sudah disampaikan kepada Presiden Mahasiswa Nuria Fina Maulida.

“Tanya ke mbak vina saja, semua sudah tahu jawabannya itu. Mbak Fina saat halal bihalal itu yang ditanya. Jawabannya di Fina saja. Vina semua sudah paham itu,” ungkapnya.