Upacara Kemerdekaan RI ke-76, Aktivis Gepal Gresik Serukan Kritik Perpanjangan PPKM Level 4

Berita Baru Jatim, Gresik – Berbagai cara dilakukan untuk memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Termasuk melakukan kritik terhadap perpanjangan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021 yang diumumkan oleh pemerintah pada Senin (16/8) kemarin.

Seperti yang dilakukan oleh para aktivis Gresik yang tergabung dalam Gerakan Penolakan Lupa (Gepal) di Pesisir Pantai Pasir Putih Dalegan, Selasa (17/8). Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-76 kali ini diwarnai kritik terhadap kebijakan perpanjangan PPKM level 4 sebagai upaya penanganan Covid-19 di Indonesia khususnya Jawa dan Bali.

Koordinator Gepal Syafiuddin Kc yang sekaligus bertindak sebagai instruktur upacara menilai, perpanjangan PPKM level 4 sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat kecil. Sebab kebijakan tersebut cenderung membuat rakyat semakin menjerit dan susah.

“Dampak perpanjangan PPKM level 4 sangat luar biasa, pemerintah telah membuat susah rakyat, karena ekonomi rakyat menjadi sulit, ditambah lagi pemerintah tidak berani memberikan jaminan penuh terhadap rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi itu akan membuat situasi sosial semakin tak terkendali. Untuk mengembalikan keterpurukan ekonomi masyarakat arus bawah pun tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

“Butuh waktu panjang untuk mengembalikan ekonomi rakyat, karena lima tahun kedepan kita harus bangkit lagi mulai dari Nol,” ucapnya.

Lebih jauh, Udin mengurai, banyaknya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk kebijakan PPKM level 4 justru menuai potensi-potensi tindak korupsi oleh para pejabat korup.

Lebih ironi lagi, pemberian diskon besar-besaran terhadap masa hukuman tahanan koruptor justru terjadi di tengah situasi pandemi ini. Padahal satu sisi, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan korupsi dana bantuan sosial hukumannnya seumur hidup atau hukuman mati.

“Bagaimana negeri ini bisa pulih jika anggaran pemerintah terus digelontorkan tapi malah berpotensi banyaknya koruptor. Ironinya lagi, justru saat ini diskon besar-besaran terhadap hukuman tahanan koruptor terjadi. Padahal satu sisi presiden pernah mengatakan korupsi dana bantuan sosial hukuman seumur hidup atau hukuman mati,” tutupnya.

Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa pemerintah harus mencari solusi atas kebijakan PPKM level 4 ini. Sebab jika berlarut-larut tidak akan menjadi solusi terbaik.

“Pemerintah harus mengambil sikap berlakukan karantina wilayah, karena jika PPKM berlarut-larut tidak akan ada solusi bagi pandemi ini,” jelas Udin.

Sekadar informasi, upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Gepal ini dihadiri sekitar 50 aktivis berbagai LSM di Gresik. Turut hadir juga sejumlah tokoh masyarakat Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Gresik.