Walhi Tanggapi Jokowi Soal Banjir di Kalimantan Selatan

Berita Baru Jatim, Surabaya – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan mengatakan banjir di Kalimantan Selatan terbesar sejak 2006.

“Melihat bencana yang selalu terulang. Bahkan setelah 2006, awal tahun 2021 ini bisa dikatakan banjir terbesar dan terluas di Kalsel melingkupi 11 Kabupaten dan Kota,” jelasnya dikutip langsung kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Jokowi juga menyebut curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap.

Kisworo menanggapi dengan tidak sepakat dan menurutnya banjir kali ini menandakan kondisi darurat terkait ruang dan bencana ekologis di Kalsel.

“Presiden datang ke Kalsel kalau hanya menyalahkan hujan dan sungai mending tidak usah ke Kalsel. Sudah sering saya dan Walhi Kalsel ingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis,” ungkapnya.

Ia mencatat 50 persen dari lahan di Kalsel telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit. Rinciannya yakni tambang 33 persen dan kelapa sawit 17 persen.

Oleh karena itu, ia mengaku tidak kaget apabila bencana ekologis itu terjadi saat ini dan terparah dari tahun-tahun sebelumnya. Kisworo mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terparah sejak 2006.

Banjir kali ini sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Namun, ia menilai pemerintah lagi-lagi tidak siap dan masih gagap dalam penanganannya.

Dia berujar, pada akhirnya masyarakat yang kembali menanggung akibatnya. “Sudah pandemi Covid-19 dihajar banjir, dan sudah jatuh tertimpa tangga,” ujarnya.

Kerugian yang dialami masyarakat Kalsel akibat bencana itu di antaranya kerugian harta benda dan terganggunya musim tanam. Seperti yang terjadi di Desa Sei Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar misalnya. Pada musim tanam tahun ini benih atau bibit padi ikut terganggu.

“Belum lagi daerah lain ikan tambak, ternak, dan lainnya. Pemerintah ke depan harus menyiapkan bibit gratis, agar musim tanam tidak terganggu,” harap dia.

Ia mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera tanggap terhadap bencana banjir besar Januari 2021. “Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh izin-izin industri yang dikeluarkan,” tuturnya.

“Review dan audit seluruh perizinan industri ekstraktif. Stop perizinan baru. Penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan,” ujarnya.

Kisworo juga menanggapi kehadiran Presiden Jokowi ke Kalsel yang seakan tak menghasilkan sesuatu yang signifikan.

Ia menilai, seharusnya kedatangan Jokowi mampu menjawab penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyatnya.

Menurut dia, Jokowi seharusnya datang secara kuat guna menjamin keselamatan rakyatnya dengan cara berani memanggil pemilik perusahaan tambang, kelapa sawit dan lainnya.

“Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Dan kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil,” harapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (18/1/2021). Ia mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam puluhan tahun terakhir.

“Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Jokowi menyebut, curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap. Biasanya, sungai tersebut mampu menampung 230 juta meter kubik.

Sementara, saat ini volume air yang masuk mencapai 2,1 miliar meter kubik. “Sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota,” ujar Jokowi.