Dominasi Dinasti Politik di DPR: Peneliti BRIN Ungkap Kesempatan Orang Biasa Semakin Kecil

Berita Baru, Jakarta – Dominasi dinasti politik di DPR-RI periode 2024-2029 semakin memperkecil peluang bagi wakil rakyat dari kalangan biasa.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor.

Fenomena ini berpotensi membatasi pilihan masyarakat, mengingat elite partai politik cenderung memprioritaskan calon legislatif yang memiliki hubungan keluarga.

“Tidak saja partisipasi itu dibatasi di dalam konteks memilih siapa yang akan menjadi wakil rakyat atau elite di dalam pemerintahan di level nasional maupun lokal, tapi juga menjadi terbatas karena tidak memberikan peluang adanya alternatif dari orang yang biasa,” ujar Firman sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Hasil riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan bahwa ada 79 dari total 580 anggota DPR 2024-2029 yang terindikasi terlibat dalam dinasti politik atau memiliki kekerabatan dengan pejabat lain.

DPR pun menjadi ajang berkumpulnya suami, istri, anak, dan kerabat dari elite politik.

Data penelitian Formappi ini diambil dari informasi anggota DPR terpilih yang dikumpulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak proses pencalonan.

Dengan begitu, Masyarakat seakan dihadapkan pada fenomena demokrasi yang semu, di mana meskipun mereka memiliki hak untuk memilih, sebenarnya pilihan mereka telah dikendalikan oleh pelaku dinasti politik.

Dia khawatir jika dinasti politik ini semakin menguat di tingkat pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, akan muncul persaingan yang tidak sehat dalam setiap proses demokrasi.

Akan terjadi pertarungan antara satu dinasti politik dan dinasti politik lainnya, yang tentu saja didukung oleh para oligarki yang sudah akrab dengan masing-masing dinasti.

“Dan kalau kita sampai pada titik itu, maka situasi demokrasi kita akan semakin mengalami kemunduran,” ucap dia.

Tetapi, Firman menyebut, ada batas kompromi dalam dinasti politik yang terjadi, karena beberapa negara yang demokrasinya telah matang, seperti Amerika Serikat juga pernah dikuasai dinasti politik.

Dinasti politik yang terjadi bukan untuk meneruskan trah dan kekuasaan, namun memang murni perjuangan politik untuk demokrasi.

“Bahwa memang ada dinasti politik yang masih bisa diharapkan untuk membangun demokrasi. Karena di negara-negara maju demokrasinya pun itu juga tidak terlepas juga dari situasi dinasti,” tuturnya