Golkar Gresik Minta Pemerintah Bangun Kampung IT untuk Infrastruktur Pendidikan Daring

Berita Baru Jatim, Gresik — Sistem pendidikan baru dengan model belajar dalam jaringan (daring) atau online dimasa pandemi Covid-19 menuai banyak keluhan dari orang tua siswa. Salah satu kendala dipicu oleh minimnya infrastruktur penunjang yang disiapkan oleh pemerintah.

Merespon hal tersebut, Ketua DPD Golkar Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim mengatakan, banyaknya orang tua siswa yang mengeluh soal model pendidikan daring ini seharusnya menjadi evaluasi pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur penunjang. Misalnya, sarana jejaring seperti akses internet gratis.

“Dampaknya apa? Masyarakat yang sudah susah disaat pandemi Covid-19, mereka ketambah dibebani biaya untuk beli paketan internet anaknya untuk belajar daring,” keluh Hamim.

Tak jarang, Hamim menguraikan, orang tua terpaksa harus membelikan handphone anaknya untuk kebutuhan belajar daring di rumah.

“Fakta ini membuat orang tua makin terbebani. Terlebih, mereka dari kalangan keluarga tak mampu,” ujarnya.

Atas persoalan itu, Nurhamim meminta agar pemerintah menyiapkan infrastruktur terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan model daring.

“Pemerintah harus menyiapkan sarana infrastruktur internet gratis di semua desa atau kampung,” ujar politikus yang karib disapa Anha ini.

Selanjutnya, Anha menyarankan pemerintah membuat kampung IT (informasi dan teknologi) supaya masyarakat pelajar bisa menikmati internet di rumah masing-masing, khususnya untuk keperluan pendidikan.

“Untuk dananya, pemerintah bisa membuat kebijakan seperti realokasi belanja. Sebagai contoh belanja bantuan operasional sekolah (BOS) atau belanja bantuan pendidikan lain,” tandasnya.

Anha mengungkapkan, Golkar mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan peralihan model belajar dari model tatap muka ke daring di saat pandemik Covid-19. Sebab, kebijakan ini salah satunya bertujuan untuk mencegah sebaran Covid-19.

“Namun, pencegahan juga harus juga diimbangi dengan kebutuhan masyarakat pelajar, utamanya terkait layanan kebutuhan sarana pendidikan di masa pandemik Covid-19 seperti akses internet dan sarana penunjang lain secara gratis, sehingga tak kian membebani masyarakat,” pungkasnya. [Ahmad Rifqy].