Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

DEMA PTKIN Se-Indonesia
Mimbar Mahasiswa DEMA PTKIN Se-Indonesia Tolak Omnibus Law Cipta Kerja. (Foto: Beritabaru.co/M. Sufyan)

Hari Sumpah Pemuda, DEMA PTKIN Se- Indonesia Gelar Mimbar Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja



Berita Baru Jatim, Malang — Aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) PTKIN Se-Indonesia bersama DEMA IAIN Kediri dan DEMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggelar Mimbar Mahasiswa di Hari Sumpah Pemuda, pada Rabu (28/10/20).

Aksi mimbar mahasiswa tersebut dilaksanakan di sekitar kompleks kampus UIN Mulana Malik Ibrahim Malang.

Ketua DEMA IAIN Kediri, Qoriul Istafidz. Menyatakan “Perlu kita ketahui bersama bahwa momentum peringatan sumpah pemuda pada tahun ini akan menjadi catatan sejarah yang sangat berarti dari peringatan yang telah berlalu,” ujarnya.

“Hari ini kita tegaskan bahwa pergerakan demontrasi turun ke jalan guna menyuarakan penolakan terhadap pemgesahan Undang Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) akan terus digelorakan mahasiswa dan pemuda,” tambahnya.

Koordinator Pusat DEMA PTKIN Se Indonesia Onky Fachrur Rozie menambahkan bahwa mimbar mahasiswa ini sebagai wujud dari perlawanan mahasiswa dan rakyat tertindas atas ketidak adilan di Negeri ini.

“Mimbar mahasiswa ini adalah simbol bahwa rakyat dan mahasiswa akan tetap melawan ketidak adilan dan menolak Omnibus Law serta ekonomi oligarki,” tegas Onky Fachrur Rozie.

Hal yang serupa juga di utarakan Presiden Mahasiswa DEMA UIN Malang, bahwa pergerakan ini lahir atas keresahan masyarakat luas akan UU Cipta Kerja yang cenderung kontroversi dan merampah hak hak sipil.

“Pergerakan kita adalah gerakan moral atas keresahan bersama rakyat Indonesia akan UU Cipta Kerja yang kontroversi dan cacat secara prosedur,” ujar Aden.

Diakhir kegiatan Mimbar Mahasiswa Korpus DEMA PTKIN Se-Indonesia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat terbuka langsung kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo.

“Di hari sumpah pemuda ini, kami akan mengirimkan surat terbuka kepada Bapak Jokowi bahwa mahasiswa dan masyarakat luas menolak Omnibus Law dan kita mengajak pemerintah pusat untuk dialog publik persoalan kebangsaan dan UU Cipta Kerja yang bermasalah dan cacat secara proses,” tegas Onky.

beras