Ikhtiar Tekan Stunting, Bappeda Jatim Gelar Rapat Koordinasi

Berita Baru, Surabaya – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Stunting Terintegrasi di Jawa Timur, pada tanggal 24-26 Mei 2022 secara hybrid di Malang. 

Di tanggal 25 Mei 2022, rapat memfokuskan pada pembahasan tentang dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jawa Timur dalam upaya percepatan penurunan stunting serta kasus-kasus stunting yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Pungkas Bahjuri Ali hadir sebagai salah satu narasumber. 

Pungkas menerangkan, prevalensi balita stunting nasional adalah sebesar 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Dalam 8 tahun (2013-2021), stunting menurun secara konsisten dengan rata-rata penurunan sebesar 1,6 persen per tahun. 

Ia pun menggarisbawahi bahwa penurunan stunting menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

“Perlu percepatan penurunan stunting sebesar 10,4 persen dalam 3 tahun atau 3,5 persen per tahun untuk mencapai target RPJMN yang sebesar 14 persen di tahun 2024,” ujar Pungkas. 

Pungkas melanjutkan, lebih dari separuh kasus stunting nasional (69 persen atau 3,66 juta balita) terjadi di 12 provinsi. Jawa Timur merupakan provinsi dengan estimasi jumlah balita stunting terbanyak ke-2. Maka, persoalan stunting tentu harus menjadi salah satu perhatian utama.

Secara umum, lanjut pungkas, tren alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Stunting Provinsi Jawa Timur terus meningkat seiring dengan penambahan Kabupaten/Kota lokus. Untuk itu, perlu dilakukan pengawalan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi yang baik untuk memastikan kualitas output. 

“Pemerataan dan perencanaan kegiatan lintas sektor juga perlu dipertajam melalui 8 aksi konvergensi, begitu pula dengan identifikasi sumber pendanaannya. Selain itu, ketepatan realisasi anggaran harus disertai dengan Monitoring dan Evaluasi (monev) yang terpadu antarbidang intervensi,” kata Pungkas.