Kader Mujtahid PMII Desak Bupati Banyuwangi Berpihak Pada Petani

Berita Baru, Banyuwangi – Pelatihan Kader Lanjut (PKL) yang dilaksanakan Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banyuwangi telah berakhir. Kegiatan selama enam hari itu menghasilkan beberapa rekomendasi.

Rekomendasi-rekomendasi itu merupakan perasan materi-materi kegiatan yang mengangkat tema ‘Ijtihad PMII Membangun Ekonomi Masyarakat Peduli Agraria’. “Kerangka dasar dari rekomendasi itu tak lain adalah keberpihakan PMII kepada kaum mustad’afin,” ujar Ketua PC PMII Banyuwangi, Syaifurrohman, Jumat (10/12) kemarin di Pendopo Sabha Swagata Blambangan.

Ia menuturkan rekomendasi tersebut merupakan ejawantah dari Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII. Antara lain Hablum Minallah hubungan dengan Allah STW, kedua Hablum Minannas hubungan baik antar manusia satu dengan manusia lainnya, ketiga Hablum Minal Alam hubungan dengan alam sekitar.

“Selain itu, spirit islam Ahlussunah wal Jamaah serta seperangkat Paradigma Kritis PMII. Maka dipandang perlu membaca kondisi realitas kebijakan ekonomi dan politik yang semakin jauh dari amanat kemerdekaan yang tertuang dalam sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tegasnya.

Maraknya kasus konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, katanya, menjadi salah satu bukti konkret terkait penderitaan rakyat. “Salah satunya kasus yang dialami warga Pakel.” Menyikapi itu, pria yang akrab disapa Rohman mencatatnya dalam poin rekomendasi yang pertama.

“Mendesak dan menuntut Pemerintah Menyelesaikan Konflik-Konflik Agraria di Kabupaten Banyuwangi,” katanya. Desakan dan tuntutan itu bukan tanpa alasan. Hasil diskusi yang dilakukan dalam PKL itu menyimpulkan bahwa Pemkab Banyuwangi belum memiliki visi-misi terkait agraria.

Padahal Kabupaten Banyuwangi berpotensi besar di sektor agraris. Merujuk data Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi tercatat, luas lahan tani 28,4% (1.632 km2 ) dari luas keseluruhan 5.782 km2. “Sebanyak 18,97% sumber mata pencaharian masyarakat adalah pertanian,” terangnya.

Dengan dasar itu, kader-kader mujtahid yang berkumpul di bumi Blambangan, kata Rohman, mendorong pemerintah membangun moderenisasi teknologi pertanian sebagai rekomendasi kedua.

“Dan rekomendasi turunannya yang ketiga dan keempat yakni mendesak pemerintah membuat kebijakan anggaran dan regulasi yang berpihak kepada petani,” jelasnya.

Rohman melihat, ada hal lain yang membuat petani tidak berdaya selain akses pada lahan dan modernisasi teknologi yang minim. “Petani dilemahkan dalam hal mekanisme pasar.” Imbasnya, ia melanjutkan, petani tidak mempunyai wewenang dalam menentukan harga pasar dan pemerintah tidak hadir dalam situasi dan kondisi tersebut.

“Itu sebabnya kami mendorong pemerintah memaksimalkan fungsi dan pemerataan koperasi desa,” imbuhnya. Penguatan itu, katanya, juga mesti disertai dengan peningkatan kualitas SDM petani. “Kita juga mendesak pemerintah memaksimalkan pemasaran produk petani lokal,” ujarnya.

Rekomendasi terakhir yang dibacakan langsung di depan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani itu adalah mendesak pemerintah membatasi aktivitas galian pasir di lahan produktif. “Itu menjadi salah satu ikhtiar serius yang mesti digarap Bupati,” tegasnya.