Korlap Aksi Gerakan Indonesia Dorong Terbentuknya Satgas Mafia Pajak

Berita Baru, Surabaya – Kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak Eselon III mampu menjadi pintu masuk untuk mengetahui rapuhnya tata kelola pajak di Indonesia. Beragam kasus kemudian terbongkar, mulai dari transaksi tak wajar ratusan triliun hingga gaya hidup mewah pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kasus tersebut memiliki dampak cukup besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bahkan beragam gerakan kemudian muncul, salah satunya adalah biokot pajak. Tentu ini menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, Aliansi Gerakan Indonesia mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, untuk segera melakukan reformasi birokrasi, melakukan pembenahan internal. Salah satunya membersihkan Kemenkeu, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Kita butuh keterlibatan banyak pihak untuk melakukan reformasi birokrasi di DJP. Makanya kami mendororong adanya Satuan Tugas (Satgas) mafia pajak, yang terdiri dari 3 komponen, internal DJP Kemenkeu, akademisi serta mahasiswa,” kata korlap aksi Aliansi Gerakan Indonesia, Setiawan dalam acara Jatim Talk bertajuk ‘Menggungat Ditjen Pajak’, Selasa (13/3).

Selain itu, Setiawan juga mendorong pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi atas kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu ia juga mendesak presiden untuk mencopot Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menkeu dalam waktu dekat.

“Logika sederhananya adalah kalau persoalan ini dilakukan 1,2 orang, 3,4,5 orang ini bisa dikatakan oknum. Tapi kalau ratusan orang, ini bukan oknum, tapi dilakukan oleh ikatan keluarga besar kementerian keuangan. Artinya, kejahatan ini terstruktur dan sistematis,” ujarnya.

Setiawan mengaku cukup kecewa dengan prilaku DJP, karena telah ugal-ugalan mengelola pajak dan memanfaatkan jabatan atau posisinya untuk menumpuk kekayaan dan hartanya secara pribadi. Karenanya ia juga Mendesak PPATK dan BPK agar mengaudit forensik terhadap kekayaan pejabat dirjen pajak.

“Sehingga kita mengetahui ada tidaknya potensi tindak pidana pencucian uang. Kita menginginkan mereka sebagai pejabat negara, tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan,” tegas Setiawan.