Kritik PDIP, DPP Golkar: Ayo Berikan Rakyat Pelajaran Politik

Berita Baru, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengkritik gagasan PDIP yang mengusulkan agar sistem pemilu diubah dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Sistem proporsional tertutup membuat pemilih tidak bisa mencoblos calon anggota legislatif secara langsung namun harus melalui representasi partai.

Menurut Nurul Arifin, gagasan PDIP menunjukkan bahwa partai egois dan tidak mau terbuka terhadap pilihan rakyat dalam proses pemilu.

“Kami tetap melihat bahwa sistem terbuka lebih mewakili suara rakyat. Jadi partai politik tidak menjadi egois,” kata Nurul Arifin dalam diskusi virtual paparan survei Indikator pada Rabu (4/1/2023).

Nurul juga mengkritik langsung wacana sistem pemilu proporsional tertutup di hadapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Nurul meminta Hasto jangan terlalu keras mengenai gagasan ide sistem pemilu tersebut.

Menurutnya, rakyat perlu mendapat pendidikan dengan mengetahui ide dan gagasan dari masing-masing calon.

“Ayo Pak Hasto jangan terlalu keras. Berikan rakyat pelajaran politik dengan membiarkan mereka memilih orang yang dipercaya,” ungkapnya.

Menurut Nurul, posisi PDIP yang selalu berada di peringkat teratas dalam hasil survei dan memenangkan pemilu dalam beberapa periode menjadi penyebab sistem proporsional tertutup selalu digaungkan. Bahkan diwacanakan untuk dilakukan pada Pemilu 2024.

“Selamat Pak Hasto selalu membuat elektabilitas PDIP naik. Oleh karena itu saya memahami betul kenapa Pak Hasto ingin menerapkan sistem tertutup,” jelasnya.

Selain itu, Nurul tidak percaya dengan ide PDIP yang menyebut sistem proporsional tertutup membuat Pemilu semakin bersih. Menurutnya sistem Pemilu proporsional terbuka lebih mewakili suara rakyat.

“Kami tidak percaya di situ tidak ada oligarki, kami tidak percaya di situ mengurangi korupsi, kami tidak percaya bahwa sistem tertutup semuanya akan menjadi baik-baik saja,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Nurul mengajak lembaga survei seperti Indikator dan lainnya agar ikut ikut bekerjasama terjadinya perubahan sistem Pemilu.

Dirinya khawatir, suara PDIP walaupun hanya sendiri namun bisa mengubah aturan Pemilu yang telah dijalankan sejak reformasi.

“Ayo lembaga survei ikut bergerak juga, jangan diam-diam saja. Masa kita 8 fraksi (DPR) kalah sama 1 fraksi,” tegasnya.