LHKPN Bisa Bongkar Korupsi

Berita Baru, Surabaya – LHKPN bisa bongkar korupsi yang para pejabat negara lakukan. LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara saat ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus korupsi atau pencucian uang. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanfaatkan LHKPN dalam membantu mengungkap kasus korupsi. 

Adanya laporan kekayaan dari para pejabat tersebut bisa bermanfaat untuk membangun penyelidikan khusus dugaan korupsi. Pengungkapan kasus korupsi melalui LHKPN bisa lebih terukur dan pasti.

LHKPN Bisa Bongkar Korupsi dari Laporan Kekayaan Milik Pejabat

Setiap harta kekayaan milik pejabat negara wajib untuk dilaporkan pada LHKPN. Hal itu tentu penting untuk mengetahui apakah terjadi tindak korupsi atau tidak. Masyarakat saat ini bisa mengakses LHKPN secara terbuka melalui situs. Dengan adanya keterbukaan akses tersebut, publik dapat membandingkan gaya hidup para pejabat dengan laporan harta kekayaan. 

Masyarakat juga bisa memberitahukan terkait dengan penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya pada LHKPN. Hal itu bisa saja terjadi karena belum sepenuhnya bahwa instansi memiliki kepatuhan penyampaian LHKPN. Begitu juga dengan yang sudah melaporkan harta kekayaannya pada LHKPN yang belum tentu benar. 

KPK berharap supaya pemimpin masing-masing instansi bisa memberikan sanksi yang tegas bagi yang tidak melaporkan harta pada LHKPN. Salah satu sanksi tersebut yaitu pencopotan jabatan saat ini. KPK juga telah melakukan berbagai klarifikasi LHKPN milik beberapa pejabat yang kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

Pemeriksaan LHKPN yang Berlanjut ke Penindakan

LHKPN bisa bongkar korupsi dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dari data KPK, sepanjang tahun 2019-2022 telah terdapat 1.635 pemeriksaan LHKPN. Melalui pemeriksaan tersebut terdapat 411 laporan hasil pemeriksaan berdasarkan permintaan dan juga inisiatif yang berlangsung ke penindakan. Hasil pemeriksaan tersebut lanjut ke penyelidikan, penyidikan, dan pelacakan aset. 

Tidak hanya itu, laporan hasil pemeriksaan juga berlanjut ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK untuk melalui pemeriksaan yang lebih lanjut. Nantinya setelah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi LHKPN, KPK akan melakukan analisis penjelasan dari penyelenggara negara dengan bukti yang ada. Apabila terdapat bukti petunjuk permulaan, KPK bisa melakukan pendalaman yang lebih lanjut.

Melakukan Tindak Pidana Harus Ada Bukti Terlebih Dahulu

Sebagai instrumen deklarasi aset, secara praktikal, LHKPN tidak memiliki kekuatan. Misalnya pejabat dengan kekayaan yang tidak wajar, tidak bisa menindak pidana. Dalam mengungkap kasus korupsi dan TPPU, harus terdapat tindak pidana yang memiliki bukti secara pidana terlebih dahulu. Tetapi selama kriminalisasi peningkatan atas kekayaan secara tidak sah bisa diatur. 

LHKPN bisa saja efektif dan sia-sia jika terdapat peningkatan harta penyelenggara yang tidak wajar sekalipun. Hal itu perlu adanya pembaruan tersendiri supaya spektrum dan cakupannya luas. Apabila sulit dalam politik maka perlu terdapat aturan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut bisa menjadi salah satu tindakan untuk lebih menguatkan LHKPN.

Perlu Mengumumkan Penyelenggara Negara yang Tidak Patuh dengan LHKPN

Pengumuman nama penyelenggara negara yang tidak patuh terhadap LHKPN memang perlu untuk dilakukan. Tetapi, selama ini KPK hanya memberikan presentasi penyelenggaraan negara yang tidak patuh. 

Padahal tidak melaporkan harta kekayaan pada LHKPN merupakan sebuah pelanggaran hukum. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

LHKPN bisa bongkar korupsi yang para penyelenggara negara lakukan. Untuk langkah pembenahan LHKPN banyak klarifikasi terhadap kenaikan harta kekayaan penyelenggara negara yang terbilang besar karena tidak bisa berdiri sendiri. Hal itu perlu sokongan dari aturan hukum Illicit Enrichment. Melalui hal tersebut KPK bisa melakukan tindakan yang menghasilkan penindakan.

Tidak hanya itu, KPK juga bisa melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi tersebut untuk menelusuri sebuah transaksi yang mencurigakan. Salah satunya yaitu dengan meminta laporan berupa transaksi keuangan penyelenggara negara yang masuk dalam daftar tidak wajar.

LHKPN bisa bongkar korupsi yang penyelenggaraan negara lakukan. Para pejabat perlu melaporkan harta kekayaan pada LHKPN setiap tahunnya. Pelaporan tersebut juga bisa menjadi salah satu upaya dalam memberantas tindak korupsi. Apabila terdapat peningkatan secara tidak wajar pada harta maka perlu melakukan penindakan.