Mengapa Layak Mempertimbangkan Luluk Nur Hamidah sebagai Gubernur Baru Jawa Timur?

Oleh: Rizal Kurniawan

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 akan menjadi momen penting, terutama untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur. Selain menjadi salah satu daerah dengan iklim politik yang ketat dan bersaing, tahun ini menjadi angin segar bagi keterwakilan perempuan dalam gelanggang politik Jawa Timur.

Tiga kandidat utama dalam Pilgub Jawa Timur semuanya adalah tokoh perempuan: Khofifah Indar Parawansa (petahana), Tri Rismaharini (mantan Wali Kota Surabaya), dan Luluk Nur Hamidah (politisi PKB).

Meski hadir sebagai pendatang baru di lanskap politik Jawa Timur, bahkan namanya tidak pernah muncul pada survei beberapa bulan sebelumnya, Luluk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan melihat pengalaman dan sepak terjang di beberapa lini dan sektor, Luluk menjadi kandidat yang layak untuk dijadikan referensi alternatif.

Meski survei terbaru menyebut Luluk memiliki elektabilitas paling rendah dibanding dengan dua kandidat lain, yakni masih 2.2%. Sebagai orang dengan KTP Jawa Timur, saya akan mencoba memberikan alasan-alasan–untuk tidak mengatakannya sebagai argumen–masuk akal mengapa kita perlu mempertimbangkan Luluk Nur Hamidah untuk maju sebagai gubernur Jawa Timur yang baru.

1. Konsistensi dalam Mengawal RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

Sebelum terlibat dalam Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI dan mengungkapkan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji, Luluk sudah dikenal sebagai politisi yang aktif memperjuangkan aspirasi rakyat.

Salah satu kontribusinya yang paling menonjol adalah keterlibatannya dalam mengawal RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), sebuah isu yang menyentuh kehidupan sekitar sepuluh juta warga negara yang bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Pada rapat paripurna DPR RI Agustus lalu, Luluk mendesak agar RUU PPRT segera disahkan. Meski hingga saat ini belum berujung pada undang-undang, Luluk menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, terutama perempuan dari kelompok marjinal.

Sebagaimana RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru disahkan setelah 10 tahun, perjuangan RUU PPRT mungkin juga masih panjang. Namun, sosok seperti Luluk jelas dibutuhkan di jajaran legislator yang berani membela ‘wong cilik’.

2. Seorang Organisatoris Ulung dan Akademisi

Luluk memiliki rekam jejak sebagai organisatoris dan akademisi yang kuat sebelum terjun ke dunia politik. Ia pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (1997-2000), serta Wakil Sekretaris Jenderal PP RMI-PBNU (2005-2010).

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Luluk memiliki keterampilan organisasi yang mumpuni dan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial.

Selain itu, Luluk juga pernah menjadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama dan Universitas Nasional 1946 sebelum memutuskan berkarier di politik. Latar belakang akademisnya semakin dipertebal dengan studi lanjut di Universitas Indonesia (Magister Sosiologi) dan Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (Magister Administrasi Publik).

Dibandingkan dengan dua kandidat lainnya, Luluk adalah satu-satunya calon yang memiliki pengalaman pendidikan internasional, yang sedikit banyak akan berpengaruh melahirkan pemikiran dengan perspektif global.

Warga Jawa Timur membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas dan berwawasan luas, tetapi juga terbuka terhadap ide-ide segar dan berani menghadapi tantangan.

3. Diusung Partai Pemilik Kursi Terbesar di DPRD Jawa Timur

Meski terdengar klise, dukungan partai pengusung tetap menjadi faktor penting dalam politik. Luluk diusung oleh PKB, partai dengan basis elektoral terkuat di Jawa Timur. Sudah banyak pakar politik yang mengatakan bahwa Jawa Timur tidak hanya sebagai basis Nahdlatul Ulama, tapi juga sebagai
lumbung kemenangan PKB.

PKB memiliki 27 kursi di DPRD Jatim, jumlah terbanyak di antara partai-partai lainnya. Keberanian PKB untuk mengusung Luluk menunjukkan keyakinan partai dalam memenangkan kader perempuannya itu di Pilgub mendatang.

Dalam situasi di mana Khofifah diusung oleh koalisi mayoritas (KIM) dan Risma datang dengan latar belakang yang berpengaruh sebagai mantan Wali Kota Surabaya, Luluk hadir sebagai poros ketiga dan alternatif yang segar.

Pengalamannya dalam memperjuangkan isu-isu rakyat kecil, kecakapannya sebagai organisatoris, dan dukungan penuh dari partai dengan kursi terbesar di DPRD menjadikannya calon yang layak dipertimbangkan.

Sekalipun ini akan menjadi kontestasi Pilkada perdana bagi Luluk dan akan menghadapi dua kompetitor kuat. Sebagai parpol jawara Pileg 2024 di Jatim, PKB jelas akan bersikap dengan mengerahkan infrastruktur partai dan keunggulannya di Jawa Timur secara optimal untuk memenangkan kader perempuan asal Jombang tersebut.