PC PMII Probolinggo Soroti Skala Prioritas Pemkab: Ada Kesalahan Paradigma Pembangunan

Berita Baru, Probolinggo – Proyek renovasi Alun-Alun Kabupaten Probolinggo yang digadang-gadang menyerupai Malioboro Yogyakarta menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Probolinggo.

Abdul Rozak, Ketua PC PMII Probolinggo menyebut proyek estetika itu sebagai bentuk ironi di tengah realita buruknya infrastruktur jalan di wilayah pedesaan seperti Krucil, Tiris, Sumber dan beberapa daerah lainnya. Ia menilai pemerintah daerah sedang gagal paham dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

“Pemerintah mestinya fokus menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat terlebih dahulu. Bagaimana bisa bicara pariwisata kalau akses jalan di banyak wilayah masih rusak parah? Ini bukan hanya persoalan kenyamanan, tapi menyangkut keselamatan dan mobilitas warga,” ujar Abdur Rozak kepada Beritabaru.co saat dimintai keterangan, Sabtu (6/4).

Dia menegaskan, kerusakan jalan di wilayah selatan Probolinggo bukan hanya menyangkut kenyamanan berkendara, tetapi juga berdampak langsung pada distribusi hasil pertanian, akses layanan kesehatan, serta pendidikan anak-anak desa.

“Seorang ibu yang hendak membawa anaknya ke puskesmas bisa terlambat berjam-jam karena harus melewati jalan penuh lumpur dan lubang. Anak sekolah berjalan kaki belasan kilometer melewati jalur ekstrem. Ini bukan hal yang bisa ditutup dengan lampu hias dan paving blok di kota,” katanya.

Menurutnya, pembangunan jalan di wilayah selatan Kabupaten Probolinggo sudah lama tertinggal. Warga harus berjibaku melewati jalan rusak, berlubang, bahkan licin saat musim hujan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

“Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat akar rumput yang selama ini merasa ditinggalkan. Ketika pemerintah lebih memilih membangun ruang selfie ketimbang memperbaiki jalan rusak, itu tanda ada yang keliru dalam paradigma pembangunan,” tegas Rozak.

PMII meminta Pemkab lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan terbuka terhadap evaluasi publik. Ia juga mendesak DPRD Probolinggo untuk tidak diam dan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

“Kami akan terus mendorong gerakan advokasi dari bawah. Jika perlu, kami turun aksi untuk menagih komitmen keadilan pembangunan. Pemerintah tidak boleh hanya membangun yang bisa dilihat, tapi mengabaikan yang benar-benar dibutuhkan,” tambahnya.