Kenaikan Energi Bukti Pemerintah Belum Responsif Gender

Berita Baru, Jember – Dewan Energi Mahasiswa Jember menggelar webinar nasional bertajuk Srikandi Energi Bersuara dengan tema “Kenaikan Energi untuk Siapa?” pada Selasa (26/04/2022). Webinar ini dihadiri oleh Fajriyah Usman (Vice President Corporate Communication PT Pertamina), Yuli Rachwati (Sekretaris BPH Migas), dan Dr. Dina Nurul Fitria (Ketua Lembaga Kajian Manajemen Energi STIE IPWI Jakarta).

Annisa Nuril Deanty, Ketua Dewan Energi Mahasiswa Jember dalam pidatonya menyampaikan bahwa perempuan memiliki kepentingan terhadap ketersediaan energi. Baik untuk kegiatan domestik maupun publik.

“Ketersediaan energi dibutuhkan di ranah domestik untuk keperluan penyediaan pangan keluarga, air bersih, penerangan, pengoperasian peralatan elektronik rumah tangga dan industri rumah tangga,” ungkapnya.

Annisa menambahkan, ketersediaan energi di ranah publik dibutuhkan untuk penerangan jalan umum yang berdampak pada keamanan perempuan.
Annisa menyebutkan, penyelenggaraan dan perencanaan energi peran perempuan dan keterlibatannya masih minim. Hal ini dikarenakan pemerintah masih belom responsif gender dalam menentukan kebijakannya.

“Oleh karena itu kami mendorong perempuan untuk memahami hak-haknya termasuk hak perempuan dalam memanfaatkan energi,” tegas dia.

Ia mengatakan, hak perempuan untuk mendapatkan energi menjadi prioritas karena hubungan erat antara perempuan dengan energi, perempuan sebagai pengguna utama energi mengalami banyak kendala di lapangan terkait dengan energi.

Kendala tersebut mulai dari minimnya sosialisasi cara penggunaan energi dari segi keamanan, akses, distribusi, pemeliharaan dan kesulitan teknis lainnya.

Beberapa rekomendasi Annisa, di antaranya:

1. Pemerintah menerapkan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan energi di Indonesia;
2. Pemerintah perlu meningkatkan akses informasi dan pengetahuan tentang energi bagi perempuan, agar perempuan mengetahui dampak dan manfaat energi,serta dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan energi;
3. Pemerintah harus mengembangkan layanan energi yang inklusif untuk menjamin adanya pemerataan pasokan listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia;
4. Pemerintah harus dapat menjamin keterlibatan perempuan dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penggunaan layanan energi yang inklusif.