Physical Distancing, GP Ansor Jatim Kritik Keras Pelaksana Program Lumbung Pangan Jatim

Berita Baru Jatim, Surabaya — Di Tengah rencana pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan diberlakukan di Surabaya raya yang meliputi Kota Surabaya. Selasa, tanggal 21 April 2020 terjadi kerumunan masyarakat besar besaran yang sedang antri membeli kebutuhan bahan pokok program Pemerintah Provinsi Jatim Lumbung Pangan Jatim yang berlangsung di JX International Jl. A. Yani Surabaya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan Lumbung Pangan Jatim ini memberikan berbagai macam kemudahan di tengah pandemi Covid-19 ini. Selain harganya yang murah juga karena dalam Lumbung Pangan Jatim ini bisa diakses dengan cara pembelian online.

“Dalam suasana seperti ini sudah agak susah menggelar Operasi Pasar yang biasa kita lakukan jelang bulan Suci Ramadhan. Maka Lumbung Pangan Jatim ini akan menjadi solusinya. Berdasarkan laporan tim di beberapa kali rapat, sistem yang baru dari penjualan Lumbung Pangan Jatim adalah menggunakan sistem preorder dan drive thru,” kata Gubernur Khofifah, Senin (20/4/2020).

Namun dalam pelaksanaan program Lumbung Pangan Jatim mendapat kritik dari berbagai kalangan tak terkecuali PW GP Ansor Jatim melalui LBH Ansor Jatim mengkritik keras hal tersebut.

“Ya namanya saja membuka pasar apalagi kebutuhan bahan pokok dalam kodisi seperti ini, apalagi yg dijual harganya lebih murah dari pasaran walapun ternyata hanya selisih 1000-5000, ya tentu banyak yang datang,” kata Ketua LBH Ansor Jatim, Muhammad Rutabuz Zaman dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh Beritabaru.co, Jumat (24/4/2020) di Surabaya.

Menurutnya kejadian tersebut sangatlah ironis disaat pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan serta kebijakan terkait larangan adanya kerumunan atau pengumpulan massa bahkan sebentar lagi di surabaya diterapkan PSBB Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini pelaksana program sendiri yang melanggar aturan tersebut.

“Coba kalau itu acaranya masyarakat tentu sudah dibubarkan oleh pihak yang berwajib, dengan dasar aturan dan maklumat kapolri”. Tegasnya.

Ia menambahkan, adanya fenomena kerumunan massa tersebut, jangan kemudian masyarakat yang disalahkan tidak bisa diatur atau ada hoax informasi bantuan gratis yang beredar, akan tetapi standar social atau phisical distancing di lapangan sekaligus juga pengamanannya harus disiagakan.

“Mengingat kondisi saat ini seperti ini, satu sisi masyarakat juga butuh bahan pokok akan tetapi kegiatan yang dapat menimbulkani potensi penyebaran Covid-19 juga harus ditindak,” terangnya.

Selanjutnya, LBH Ansor juga mengkritisi terkait dengan transparansi anggaran bahan pokok yang dijual ke masyarakat dalam program Lumbung Pangan Jatim tersebut.

“Kegiatan ini kan termasuk bentuk bagian penanganan dampak Covid-19 di sektor ekonomi masyarakat, maka harus jelas, apakah produk-produk yang dijual itu adalah bahan pokok yang anggarannya diambilkan dari anggaran yang telah disiapkan Pemprov Jatim untuk menangani Covid-19 sekitar 2,384 trilyun atau kerja sama dengan bulog juga harus jelas,” ungkapnya.

Program tersebut juga berdampak kepada pedagang pedagang kecil sembako di pasar. Lanjutnya, “Masyarakat juga perlu tahu terkait distribusi anggaran penanganan Covid-19 sebesar itu, pos-posnya kemana saja harus benar- benar dapat memberikan manfaat dalam menangani problem yang timbul di masyarakat,” pungkasnya. [*]