Survei: Pemuda di Jawa Timur Anggap Politik Uang Hal Biasa

Berita Baru, Surabaya – Ketua Tim Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UIN Sunan Ampel Surabaya H. Moh. Syaeful Bahar mengungkapkan bahwa pemuda di Jawa Timur menganggap politik uang merupakan suatu hal yang biasa atau dianggap normal.

“Dari hasil survei ini pemilih muda menganggap bagi-bagi sembako atau politik uang dianggap biasa dalam setiap kontestasi atau kompetisi politik yang namanya Pemilu. Padahal bagi kami orang kampus sangat tidak biasa,” ujar Bahar usai rilis hasil survei Persepsi, Prilaku dan Prefensi Pemilih Muda Jawa Timur di Pemilu 2024, Rabu 4 Oktober 2023 kepada awak media.

Menurutnya, politik uang membuat tidak sehat ruang demokrasi karena masyarakat tidak lagi memperhatikan track record atau rekam jejak namun berapa banyak politik transaksional itu dilakukan. “Jadi PR kita semua,” katanya.

Dia juga menjelaskan cost politik di Indonesia sangat mahal, sehingga tidak cukup uang 20 miliar untuk jadi seorang bupati. “Saya kira karena kita terlalu permisif dengan praktik-praktik money politics (politik uang),” jelasnya.

Namun di sisi yang lain pemuda itu benci korupsi, kata Bahar. “Saya kira mereka tidak bisa membedakan dengan baik sehingga mereka mengatakan ini tidak boleh dan ini boleh lah,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia, menyinggung penegakan hukum terkait politik uang. Menurutnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak bisa menyeret ke ranah pidana. “Jarang kita temui, sehingga praktik money politics itu terjadi di mana-mana,” terangnya.

Lebih lanjut, dia mendorong lahirnya regulasi yang lebih tegas dan mengikat serta member efek jera untuk menekan terjadinya praktik money politics.

“Banyak kader terbaik partai politik harus kalah dengan pendatang baru yang memiliki uang dan popularitas tapi dia tidak punya ideologi partai, itu terpilih. Sedangkan kader partai yang begitu lama berjuang tapi tidak punya duit tidak kepilih,” ujarnya.

“Makanya kemarin ada wacana proporsional tertutup, kan itu kemaunnya menekan itu, tapi itu kan bukan solusi sebenarnya, solusinya literasi politik,” tutup Bahar.