Tak Ditemui Direktur PT PWU, APMI Ancam Bakal Unjuk Rasa

Berita Baru, Surabaya – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indonesia (APMI) melakukan audiensi dengan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Mereka kecewa, pasalnya tidak ditemui oleh Direktur PT PWU Erlangga Satriagu, Rabu (08/05/24).

Dalam Audiensi ini, APMI mempersoalkan pengelolaan aset BUMD Jawa Timur yakni PT PWU yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Pemerintah Daerah Jawa Timur.

Berdasarkan aduan masyarakat dan follow up di lapangan, ada dugaan kuat PT PWU menyewakan beberapa asetnya untuk kegiatan prostitusi bermodus bisnis spa dan massage hingga saat ini. “Aset Pemprov di duga menjadi tempat prostitusi yakni Hotel Varna dan Berkizar,” kata Koodinator APMI Herdiansyah.

Akibat adanya keselewengan pengelolaan aset BUMD tersebut, disinyalir bahwa konsensi kontrak kerja aset-aset PT PWU dikelola dengan cara yang tidak transparan dan memungkinkan penyelewengan menimbun kekayaan pribadi dan perseorangan. “PT PWU ini sering mendapatkan teguran ketidakbecusan direktur PWU yakni Pak Erlangga untuk mengurus PWU. Padahal aset Pemprov yang dikelola oleh PT PWU bertempat di berbagai daerah,”tambahnya.

Di sisi lain, BUMD ini tidak menyokong PAD secara signifikan dalam tiga tahun terakhir bahkan jauh dari target yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi sebesar 2,2 Miliar di tahun 2025.

Hardiansyah juga menyebut anak perusahaan PT PWU seperti PT Casa Husada Wira, PT Puri Panca Puji Bangun masih bermasalah bahkan terlilit hutang. “PT Casa Husada Jawa Timur saat ini tidak mampu memberikan dan mengcover gaji para karyawan yang menunjukkan adanya ketidak efektifan pengelolaan dari anak perusahaan PWU tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut Hardiyansyah, menyampaikan PT Karet Ngangel SBY Jatim yang juga termasuk anak perusahaan PT PWU terbukti menjadi penyumbang terbesar pencemaran lingkungan akibat limbah yang dikelola dengan tidak benar sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Atas segala permasalahan di atas, APMI memberikan beberapa tuntutan di antaranya menuntut Komisi D DPRD Jawa Timur untuk mengusut secara tegas penyelahgunaan aset PT PWU dan melakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh kepada PT Casa Husada Wira Jatim dan PT Karet Ngangel SBY Jatim yang tidak kompeten mengelola limbah perusahaan dan membahayakan masyarakat. “Atas segala ketidak efektifan dari anak perusahaan PWU tersebut, APMI berharap agar Perusahaan tersebut dibubarkan,” ujarnya.

Namun sayangnya, Direktur PT PWU tidak menemui APMI yang dalam Audiensi yang berlangsung di kantor PT PWU Jatim. Atas keadaan tersebut, APMI ancam akan melakukan unjuk rasa karena belum menemukan titik terang atas persoalan benang kusut PT PWU.