Aliansi Rakyat Tolak Rencana Perubahan RTRW Jember yang Eksploitatif

Berita Baru Jatim, Jember – Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember menimbulkan pertanyaan cukup serius dari beberapa kalangan. Pasalnya, sejak dalam penyusunan hingga proses sosialisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak mencerminkan keseriusan.

“Terutama berkaitan dengan rencana tata ruang mereka yang membuka kawasan pesisir selatan sebagai kawasan investasi besar, sejalan dengan adanya jalur lintas selatan yang baru saja dibangun,” kata Aliansi Rakyat untuk Selamatkan Pesisir Selatan Jember, Selasa (29/06/2021).

Dalam keterangan tertulis yang diterima Beritabaru.co, KLHS merupakan amanat yang tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 15 menyebutkan KLHS merupakan upaya untuk pencegahan.

Lebih jauh, KLHS  harus melihat daya dukung, dampak, kinerja jasa lingkungan dan efisiensi. “Sehingga KLHS untuk perencanaan ruang di Kabupaten Jember harus melihat dan menimbang faktor ruang dan kerawanan wilayahnya,” tulisnya.

KLHS sendiri sifatnya harus terbuka dan dibuka untuk publik, tidak sekedar mensosialisasikannya, akan tetapi benar-benar menimbang suara-suara bawah, sehingga kajian tersebut bukan bersifat botton up dengan penekanan pada prinsip partisipatif dan kehati-hatian.

Karena berkaitan dengan masa depan wilayah dan masyarakat yang terdampak. Ini berkaitan dengan hak dasar manusia yang terangkum dalam pasal 28 UUD NRI baik hak partisipasi, hak hidup dan hak mempertahankan kawasan secara lokalitas.

Lebih-lebih rencana eksploitasi dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) GETEM ini masuk dalam program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diklaim akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Jember.

“Tetapi biaya yang harus dibayar ketika terjadi kerusakan dan bencana potensi hilangnya ekonomi akan lebih besar. Terutama wacana digelontorkannya KEK Getem dan aneka tambang baik sepanjang pesisir hingga kawasan karst di pesisir selatan Jember untuk ektraktivisme,” akunya.

Apalagi kawasan bencana benar-benar menambah kerentanan wilayah. Padahal ada alternatif ekonomi berbasis jasa lingkungan yang lebih ramah lingkungan dan langsung menyasar ekonomi masyarakat. “Seperti budidaya tanaman buah, penguatan potensi lokal khususnya untuk petani dan petambak rakyat tradisional, hingga ekowisata,” ungkapnya.

Eksploitasi yang hendak dilakukan di pesisir selatan, ia menilai, merupakan langkah yang sembrono dan tidak melihat kondisi wilayah, mengaburkan prinsip kehati-hatian dan empirisme yakni berbasis fakta yang ada. “Lalu, kebijakan hanya dibuat oleh segelintir orang tanpa mendengarkan dan melibatkan masyarakat di bawah.”

Apalagi wilayah pesisir, ia menambahkan, merupakan suatu kawasan lindung yang wajib dijaga keberlanjutannya sesuai aturan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Pada kawasan rawan bencana seperti di pesisir selatan Jember, maka secara ruang harusnya tidak membuka ruang ekonomi yang bertumpu pada perubahan permukaan dan kondisi kawasan,” imbuhnya.

Atas kondisi dan paparan di atas, Aliansi Rakyat untuk Selamatkan Pesisir Selatan Jember menyampaikan pandangannya bahwa rencana KLHS, penyunan RPJMD hingga perubahan tata ruang hanya akan membawa petaka daripada manfaat dikemudian hari.

Berikut poin sikap Aliansi Rakyat untuk Selamatkan Pesisir Selatan Jember

1. Meminta kepada Pemkab Jember untuk menghentikan KLHS dan Perubahan Perda RTRW yang eksploitatif.
2. Meminta kepada Pemkab Jember untuk berkomitmen dalam menyelamatkan pesisir selatan dengan membuat KLHS dan Perubahan Perda RTRW yang berbasis penyelamatan kawasan pesisir selatan Jember.
3. Mendorong Pemerintah Jember untuk membatalkan rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Getem dalam program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Pemkab Jember harus menjadi rumah bagi rakyat dengan melibatkan semua elemen untuk memikirkan masa depan Jember yang lebih berkelanjutan.
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat Jember untuk membela pesisir selatan dan bergerak menyelamatkan masa depan generasi yang akan datang.

Aliansi Rakyat untuk Selamatkan Pesisir Selatan Jember:

1. WALHI Jawa Timur
2. LPR KuaSA
3. JATAM Nasional
4. Kelompok Perjuangan Masyarakat Kepanjen
5. FNKSDA Jember
6. KRUHA
7. KIARA
8. LBH Surabaya
9. PC PMII Jember
10. ASLIMAS (Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan).