Amir Ma’ruf Khan: Ipuk Fiestiandani Tidak Layak Mendapat Rekom Maju di Pilkada Banyuwangi 2024

Berita Baru, Banyuwangi – Amir Ma’ruf Khan, setidaknya telah mendatangi tujuh kantor perwakilan partai di Banyuwangi untuk memberikan masukan dan permohonan agar tidak memberikan rekomendasi kepada Bupati petahana, Ipuk Fiestiandani mengikuti kontestasi Pilkada serentak 27 November mendatang.

Alasan Amir, dalam menjalankan pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani masih dikontrol oleh sang suami, Abdullah Azwar Anas. Realitas ini banyak disampaikan oleh beberapa ASN di Kabupaten Banyuwangi, bahkan menurut Amir keterangan tersebut juga beberapa kali disampaikan langsung Sekda Banyuwangi, Ir. H. Mujiono.,M.Si, Kepala BPKAD Banyuwangi, Cahyanto Hendri Wahyudi, serta kepala bidang Bappeda Banyuwangi, Darmawan Agung N,S.Pi.

“Oleh sebab itu, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas tidak layak mendapat rekomendasi maju sebagai calon Bupati Banyuwangi karena tidak memiliki kemampuan menjabat. Namun jika hal itu dipaksakan, maka dapat dipastikan pelaksanaan APBD Banyuwangi akan terkena dampak, tidak akan stabil, karena potensi praktik KKN sangat besar sekali,” katanya, Selasa 30 April 2024.

Selain itu, Ketua tim investigasi Banyuwangi TV itu menuding Bupati Ipuk Fiestiandani selama ini tidak mampu menyelesaikan persoalan tambang emas di Banyuwangi yang berimbas pada kas pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Padahal dalam hal ini, kami telah melayangkan beberapa surat kepada Bupati Ipuk Fiestiandani dan pernah kita gelar bersama di ruangan Sekda Banyuwangi dan dipimpin langsung oleh pak Mujiono. Namun hingga surat terbaru kami ini terbit tidak ada langkah kepastian apapun dari Bupati. Dari sini terlihat jelas ada upaya dari Bupati untuk menutupi kesalahan persekongkolan Abdullah Azwar Anas dengan perusahaan pertambangan emas di tumpang pitu Banyuwangi,” jelasnya.

Melalui surat yang berisi masukan dan permohonan kepada sejumlah ketua kader partai itu Amir berharap agar tidak memberikan kesempatan kepada calon Bupati Banyuwangi yang dianggap masih dikontrol oleh orang lain dan tidak berkompeten.

Selain itu, Amir berharap agar ketua partai politik tidak melindungi seseorang yang terjerat kasus hukum.

“Harapan saya ketua partai politik juga tidak mengintervensi Aparat Penegak Hukum yang sedang atau akan melakukan proses penyelidikan kasus-kasus hukum di daerah Kabupaten Banyuwangi. Biarkan hukum berjalan baik, normal, dan penyidik profesional sesuai cita-cita pendiri bangsa ini,” pungkasnya.