Jokowi Tambah Petugas PLKB, Dinas KBPPA Gresik Sambut Baik

Berita Baru Jatim, Gresik – Presiden Joko Widodo menyampaikan adanya penambahan petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari non PNS dan di sambut baik oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (KBPPA) Kabupten Gresik.

Pernyataan Presiden RI Joko Widodo disampaikan saat pembukaan acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 di Istana Negara pada Kamis, (28/1/2021) kemarin.

dr. Adi Yumanto Kepala KBPPA Kabupaten Gresik mengatakan kesempatan emas itu sudah ditunggu-tunggu oleh para petugas PLKB non PNS.

“Kita menyambut bahagia yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo terkait penambahan petugas penyuluh PLKB dari unsur non PNS dan sudah ditunggu oleh mereka,” ujarnya.

Tambahnya, selama ini sudah mendedikasikan diri bertugas dilapangan dan bahkan sebagian besar banyak yang bekerja bertahun-tahun lamanya.

“Di database kami mereka sebagian besar sudah bekerja 5 tahun dan bisa dikatakan petugas penyuluh karena telah mengantongi sertifikat pelatihan dasar,” ungkapnya.

dr Adi menuturkan jumlahnya di Gresik saat ini sebanyak 112 petugas yang tersebar di 18 Kecamatan, 55 petugas diantaranya berstatus PNS, sementara 57 petugas lainnya masih berstatus non PNS dan pihaknya telah mengirimkan database di pertengahan tahun 2020 usulan PLKB tambahan.

“Kami yakin dari jumlah penyuluh KB non PNS yang disebutkan oleh Presiden sebanyak 9.600 orang itu diantaranya adalah petugas penyuluh non PNS. Sejak pertengahan 2020 kemarin kita sudah menyetorkan database ke BKKBN,” imbuhnya.

Ia berharap kebijakan penambahan penyuluh segera direalisasikan agar kualitas dan kuantitas penyuluh program KB di desa-desa semakin efektif.

“Kami berharap agar kebijakan penambahan penyuluh dari unsur non PNS ini segera di realisasikan agar penyuluhan program KB melalui para petugas di desa-desa semakin efektif,” harapnya.

Sedangkan Bambang Setioko Ketua Federasi PLKB Jawa Timur menegaskan siap memperjuangkan dan mengawal kebijakan penambahan penyuluh KB dari unsur non PNS ini.

“Kita siap memperjuangkan teman-teman petugas penyuluh KB non PNS sampai turunnya SK dan status mereka benar-benar jelas,” tegasnya.

Ketua Federasi PLKB Jatim itu sebelumnya, sudah memperjuangkan hingga ke Komisi IX DPR RI untuk terkait penambahan penyuluh.

“Bahkan kita sudah melakukan audiensi dengan DPR RI Komisi IX terkait hal ini, untuk itu kami sangat menyambut gembira kebijakan dari Presiden dan kita akan terus mengawal,” tuturnya.