Pancasila, yang Dihafal, Diperbuat dan Didoktrin

Oleh: Ach Taufiqil Aziz*

Sebelum peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2022, saya mencatat ada tiga hal menarik. Yakni soal Ketua DPRD Lumajang yang tidak hapal Pancasila, serangan Bjorka, dan juga tertangkapnya aktivis Rumah Pancasila dalam dugaan suap di Mahkamah Agung. Fenomena apa ini?

Apakah tidak hapal teks Pancasila secara otomatis kita tidak pancasilais? ataukah kita telah menjadi pancasilais saat setiap waktu mendiskusikan Pancasila lalu tiba-tiba tertangkap tangan KPK? Termasuk bagaimana dengan kedaulatan data kita yang rapuh dan mudah diserang hacker Bjorka?

Bagi saya, posisi Pancasila sebagai nilai mendorong kita berbuat seperti sila-sila yang ada di dalamnya. Tentu bukan hanya sebagai hapalan semata. Tapi tingkah laku kita menunjukkan bahwa berketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, ikut berperan serta dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan rakyat dan bersama menjadi bagian dari mewujudkan keadilan sosial bagi semua.

Kalau kerangka acuan ini yang kita pegang, Ketua DPRD Lumajang itu telah mengamalkan Pancasila secara kongkrit. Minimal dia bisa merajut persatuan dengan lebih cepat dari kontroversi atas salah hapal tersebut. Tentu hal ini layak diapresiasi dengan baik. 

Pada soal yang berbeda, bahwa mendiskusikan Pancasila saja tidak cukup bila perilakunya ternyata malah membuat dirinya ditangkap KPK atas dugaan suap perkara. Apakah berarti kita tidak perlu mendalami dan mendiskusikan Pancasila? 

Salah satu Kaidah Fiqih menyebutkan bahwa kalau tidak mendapatkan semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Ini berarti bahwa menggali dan mendiskusikan Pancasila itu penting terus dilanjutkan sembari kita menuju perilaku yang Pancasilais.

Hanya saja, diskusi tentang Pancasila ini tentu tidak boleh sampai menjadikan kita merasa sebagai yang paling Pancasilais dan membenturkannya dengan pihak lain yang belum sepenuhnya sama pemahaman tentang Pancasila. Dengan kata lain, jangan sampai kita merasa paling Pancasila dan yang lain bukan.

Pancasila bagi Negara

Pemahaman tentang Pancasila seyogianya memang tidak hanya untuk setiap individu. Tapi juga bagi negara. Kasus terdekat yang bisa kita analisa adalah tentang peretasan hacker Bjorka. Soal lemahnya keamanan data kita. Baik itu data lembaga negara maupun juga setiap individu.

Peretasan Bjorka ini membuka satu kesadaran penting. Bahwa kedaulatan kita sebagai suatu bangsa tidak hanya atas tanah dan air semata. Tapi juga atas data. 

Seberapapun kencang kita sering berteriak tentang NKRI harga mati tidak akan cukup berguna kalau data kita sering bocor. Model penjajahan sekarang bukan lagi hanya dengan merampas  tanah dan air, tetapi yang terdekat pada soal data yang kita punya. 

Peretasan Bjorka bisa jadi hanya fenomena gunung es dari masalah data kita yang mudah sekali bocor pada pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang pelan dan pasti akan menggangu kenyamanan kita sebagai warga bangsa.

Contoh sederhana, apabila data NIK KTP kita dan nomor handphone sudah mudah diketahui oleh orang lain, maka akan menjadi pintu masuk untuk meretas akun media sosial, WhatsApp, dan bahkan juga bisa meneror kita.

Tidak usah jauh-jauh, setelah data para pejabat yang diretas, kini juga ramai peretasan sejumlah awak media Narasi yang disertai dengan ancaman diam atau mati. Sesuatu yang mestinya bisa kita cegah sebagai negara yang berdaulat. 

Pada titik inilah sebenarnya kita harus kembali kepada Kesaktian Pancasila. Mengisi daya energi kenegaraan kita untuk semakin berdaulat. Meletakkan Pancasila sebagai nilai yang menjadi inspirasi dalam penguatan digital yang sebenarnya. Bukan hanya sebagai perayaan seremonial yang kekurangan nilai dan makna. 

Yang dihapal, diperbuat dan didoktrin harus seirama dan sejalan. Kita memang perlu menghapal Pancasila dan berbuat sesuai nilai yang terkandung di dalamnya. Demikian pula kita harus menyebarkan nilai Pancasila kepada yang lain. Tetapi yang juga penting adalah negara juga harus benar-benar mengimplementasikan Pancasila dalam setiap kebijakannya. Selamat Hari Kesaktian Pancasila