Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Ketua DPRD Gresik Moh. Abdul Qodir. (foto: ist)

Pondasi Dasar Kebijakan adalah Kemaslahatan Umat



Berita Baru Jatim, Gresik – Politik bisa dimaknai sebagai persepsi, dimana persepsi harus dibangun secara masif di tengah masyarakat. Tentu saja persepsi positif yang memiliki nilai kemaslahatan untuk umat. Jika siapapun berhasil membangun persepsi di tengah publik, maka dipastikan dia akan sukses di dunia politik.

Ketua DPRD Gresik H. Abdul Qodir mengatakan, negara Indonesia masuk kategori ‘Darul Shulhi’ atau negara damai, oleh karena itu, corak politik di Indonesia cenderung berimbang. Artinya tengah-tengah antara nilai nasionalisme dengan religus.

Hal ini disampaikan dalam Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdhatul Ulama (STIENU) Gresik dengan tema “Politik Instrumen Perjuangan Umat”. Kegiatan dihadiri jajaran dosen serta seluruh mahasiswa dari dua jurusan, Sabtu (2/1) malam.

“Indonesia tumbuh dari beragam tradisi budaya dan etnis ini tergolong darul shulhi, dimana setiap warga bisa hidup dan beragama tanpa gangguan dari siapapun,” katanya.

Cak Qodir sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pembangunan persepsi secara masif akan melahirkan lompatan-lompatan dalam sebuah gagasan kebijakan demi kemajuan daerah. Baik di sektor infrastruktur, ekonomi, maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Peran mahasiswa sangat penting dalam rangka memberikan sumbangsih gagasan dan kontroling terhadap pemerintah. Sebagai generasi pemimpin di masa depan,” tegas Cak Qodir.

Di sisi lain, politisi asal PKB itu menjelaskan, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah berlandaskan instrumen politik kemaslahatan umat. Sebab tujuannya adalah pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Jadi instrumen kebijakan politik yang diputuskan oleh pemerintah harus berlandaskan kemaslahatan umat. Terlebih, di Kabupaten Gresik yang notabene merupakan kota santri,” terang Cak Qodir.

Dalam Kuliah Umum tersebut, Cak Qodir menegaskan bahwa kemaslahatan umat haruslah menjadi dasar utama pemerintah dalam membuat rumusan kebijakan. Baik pemerintah eksekutif dan legislatif.

“Setiap langkah kebijakan politik, kadang tidak bisa memuaskan semua pihak, namun dari kebijakan politik, ada sejumlah kebijakan yang manfaatnya penting untuk kemaslahatan umat,” tutupnya.

beras