TAKE Sigi Dorong OPD dan Desa Kolaborasi Kelola Lingkungan

Berita Baru, Jakarta –  Senior Policy Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari(LTKL) Desriko Malayu Putra mengatakan skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Sigi mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa berkolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Hal ini disampaikan Desriko saat menjadi pembicara pada Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer Seri Podcast dengan tajuk“Belajar Dari Penerapan Take Kabupaten Sigi” yang dilaksanakan oleh The Asia Foundation bersama FITRA Riau pada Selasa (26/10).

“LTKL tidak membawa gagasan baru, tapi kita menterjemahkan dari dokumen perencenaaan Kabupaten yang merujuk kepad RPJMD. Kita melihat dalam RPJMD kemudian dikomunikasikan dengan Bupati ada beberapa visi misi yang harus didukung dan diselesaikan selama satu periode jabatan Bupati tersebut,” ujar Desriko.

Strategi dalam melakukan hal itu, menurutnya adalah dengan mengimplementasikan program tersebut tidak hanya di level dinas saja tetapi sudah masuk ke level terendah yaitu desa.

“Jadi jika selama ini RPJMD itu kuatnya dilaksanakan di tingkat dinas, sekarang kita tarik ke desa. Bagaimana visi misi ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup saja namun dilakukan oleh lintas sumber daya masyarakat,” tutur Desriko.

“Jadi TAKE SIGI mendorong desa melihat peluang kerjasama antar instansi lain agar pendapatan desa berasal dari ADD saja, tapi ada pendapatan lain yang berbasis kerjasama,” imbuhnya.

Peluang kolaborasi antar-instansi

Lebih lanjut, Desriko mengatakan, dalam refleksi yang lakukan LTKL ternyata penghargaan yang diberikan kepada desa yang telah berkontribusi besar kepada lingkungan hidup tidak hanya berupa uang saja, tapi mereka mendapatkan posisi di hadapan kepala daerah, mereka diberikan kesempatan untuk tampil bahwa dirinya telah berhasil melaksanakan visi misi lingkungan itu,” katanya.

“Dengan kalpataru itudesa akan mudah menemukan titik yang bisa ditonjolkan dalam bentuk kegiatan yang sudah peduli terhadap lingkungan, seperti Dinas Pendidikan dengan sekolah yang ada di desa dapat mengadopsi nilai lingkungan, hal ini bisa kita hubungkan dan akan menjadi ajang prestisius yang bisa dikolaborasikan,” katanya.

Selain itu, Desriko mengatakan desa dapat berkolaborasi dengan Dinas Sosial salah satunya dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dapat digunakan pemerintah desa dalam konteks kinerja lingkungan.

“Artinya jika desa bekerja dengan skema TAKE maka data IDM yang diproduksi setiap tahun oleh Dinas Sosial berpotensi meningkat, karena ada nilai kinerja disana.Model interaksi dan ekosistemnya akan terjadi dengan penerapan skema TAKE ini,” katanya.

Manfaat lainnya, menurut Desriko yaitu Bupati juga akan mudah mendapatkan progres dari kinerja terhadap visi misinya.

“Jadi, ia dalam mengukur misinya jika selama ini Bupati hanya dilihat dari Dinas perkembangannya, maka sekarang dapat dilihat dari perkembangan di desa,” jelasnya.

Beban lingkungan, menurut Desriko itu tidak hanya menjadi beban dari Dinas Lingkungan Hidup saja, namun juga seluruh Dinas dapat berkolaborasi dalam menjaga lingkungan.

“Seperti Dinas pemberdayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Dinas-Dinas lainnya juga memikirkan kelestarian lingkungan itu. Yang ingin kita capai adalah terjadinya ekosistem pengelolaan lingkungan yang dilakukan bersama oleh instansi pemerintah,” tegas Desriko.