Tolak Kenaikan Harga BBM, PMII Probolinggo Raya: Rezim Jokowi Tidak Pro Rakyat

Berita Baru, Probolinggo – Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo Raya, Muhammad Zia Ulhaq mengatakan rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak pro terhadap rakyat.

Hal itu disampaikan merespon kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite, solar, dan pertamax.

“Menaikkan harga BBM menunjukkan secara nyata bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat,” kata Zia Ulhaq dalam keterangan tertulisya, Kamis 8 September 2022.

Dia memastikan kenaikan harga BBM akan berdampak serius terhadap perekonomian rakyat Indonesia yang meliputi sektor industri, pertanian dan kelautan, transportasi, pariwisata serta sektor ekonomi yang lain. 

“Kebijakan ini sangat kontroversial, mengingat perekonomian Indonesia masih dalam proses pemulihan pasca pandemi Covid-19,” kata Zia Ulhaq.

Pria asal Bondowoso ini menilai pemerintah tidak mencermati dampak dari kenaikan harga BBM, lanjut dia, tingkat inflasi akan meninggi dan menurunkan daya beli masyarakat. 

“Konsumsi masyarakat Indonesia berkontribusi sebanyak 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jika inflasi meninggi akan berdampak domino terhadap PDB Nasional,” ujarnya.

Faisal Rachman, pakar ekonomi Bank Mandiri melalui risetnya meneyebut kenaikan harga BBM khususnya pertalite dan solar akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Dengan hitungan kenaikan harga pertalite 

menjadi Rp. 10.000 akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesal 0,17% dan meningkatkan inflasi sebesar 0,83%. 

Sedangkan kenaikan harga solar menjadi Rp. 6.800 akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03% den meningkatkan inflasi sebesar 0,17%.

Dampak kenaikan harga BBM tidak hanya pada putaran pertama inflasi, tetapi diperkirakan juga berdampak pada inflasi putaran kedua. Sehingga pada akhir tahun, prediksi inflasi akan mencapai angka 6-8%.

Berdasarkan hasil kajian Lembaga Kajian Migas Reforminer Institute menunjukkan inflasi akan naik 1,6% ketika harga BBM naik hingga Rp. 1.500. 

Pemerintah akan kesulitan melakukan investasi pada bidang lain untuk mendorong tumbuhnya ekonomi. Kata Zia Ulhaq sebab, dampak kenaikan harga BBM akan menaikkan pula harga barang dan jasa yang terjadi akibat komponen biaya yang naik. 

“Naiknya tarif angkutan umum diprediksi akan meningkat hingga sebesar 35%. Kemudian diikuti dengan kenaikan harga sembako yang sudah mencapai angka 20%. Dan hal ini masih diperparah dengan upah yang tidak bertambah tinggi,” paparnya.

Lebih lanjut, Zia Ulhaq mengatakan BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan, sehingga kenaikan harga BBM akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan lini bisnis. Menurutnya dapat mengakibatkan pemangkasan biaya operasional. 

“Sehingga menjadi tidak mungkin terjadinya memberhentikan rekrutmen karyawan baru hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dari situ kemudian akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia,” imbuhnya.

Berikut 5 Poin Tuntuan Penolakan Kenaikan Harga BBM Besubsisi PC PMII Probolinggo Raya:

1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi;

2. Pengurus Cabang PMII Probolinggo Raya mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar bersubsidi sesuai hukum yang berlaku;

3. PMII Probolinggo mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi;

4. Mendesak pemeritah Daerah Probolinggo untuk meningkatkan standar upah minimum tunai;

5. Mendesak pemerintah daerah untuk membantu ekonomi masyarakat ditengah bguncangan kebijakan pemerintah pusat.