Tren Pendapatan per Kapita Konsisten Turun, Bukti Mundurnya Pembangunan Bangkalan

Berita Baru, Bangkalan – Sekolah Anggaran yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan sejak tanggal 24 s/d 30 Desember 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan berjalan lancar dan penuh semangat.

Kegiatan yang diikuti oleh 10 peserta ini telah melalui tahapan-tahapan screening. Hal itu dilakukan untuk mengetahui komitmen dan keseriusan dari masing-masing peserta. Pasalnya, di akhir sesi, peserta sekolah anggaran melakukan analisa tren pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Bangkalan yang dikorelasikan dengan kerangka pembangunan daerah. “Yaitu Visi Misi Bupati Bangkalan yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” kata Ketua Panitia, Muhammad Rifai kepada Beritabaru.co melalui keterangan tertulis pada Minggu, (2/1/2022).

Sebagaimana diketahui, Visi Misi kepala daerah Kabupaten Bangkalan adalah terwujudnya masyarakat religius sejahtera berbasis potensi lokal, dengan beberapa dukungan program prioritas dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, tidak ketinggalan juga program prioritas di sektor dan pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan (BPS), Rifai melihat, sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 populasi penduduk Bangkalan terus mengalami peningkatan. Di tahun 2017 tercatat 954.305 jiwa dan naik di tahun 2018 menjadi 978.900 jiwa. “2019 tercatat 986.700 jiwa. dan terus naik di tahun 2020 yakni 1.060.377 jiwa. Sedangkan di tahun 2021 tidak ada kenaikan,” terang Rifai.

Di sisi lain, Rifai yang juga merupakan Ketua II PC PMII Bangkalan membandingkan dengan alokasi APBD Bangkalan. “Sebagai salah satu unsur kekuatan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas,” katanya. Ia mendedahkan sejak tahun 2017 hingga 2021, APBD Kabupaten Bangkalan naik-turun. “2017 totalnya 2.03T, 2018 ada 2.03T, 2019 ada 2.3T, 2020 ada 2.3T dan 2021 ada 2.2T. Data ini dihimpun dari halaman website Pemerintah Kabupaten Bangkalan,” dedahnya.

Dalam kurun waktu tiga tahun pembangunan di Kabupaten Bangkalan di bawah kepemimpinan Bupati Ra Latif, hasil kajian Sekolah Anggaran menemukan, kata Rifai, bahwa program prioritas tidak memiliki impact sosial yang maksimal, begitu pun dengan kinerja anggaran.

“Salah satu indikator yang kami perhatikan adalah pendapatan per kapita, kerangka ini sering juga disebut Gross Domestic Product atau (GDP). Dalam pemahamannya, pendapatan per kapita dijadikan indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu wilayah,” imbuhnya.

Dilihat dari tren pendapatan perkapita masyarakat, menurun sangat drastis dalam tiga tahun terakhir. Tren pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Bangkalan hanya terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yakni tiga belas persen (13%) dari tahun sebelumnya yang minus satu persen (-1%). Tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar satu persen (-1%) dan dilanjut dengan tahun 2021 yang mencapai minus sembilan persen (-9%).

Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan, pendapatan per kapita dalam lima tahun terakhir adalah, tahun 2017 sebesar 2.136.213, di tahun 2018 sebesar 2.078.002, di tahun 2019 sebesar 2.339.786. Di tahun 2020 sebesar 2.169.160 dan di tahun 2021 sebesar 2.096.485.

Berdasarkan hasil analisa peserta Sekolah Anggaran, Rifai menilai, ada indikasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak serius dalam melaksanakan Visi Misi Bupati dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

“Tren pendapatan per kapita selama lima tahun terakhir Pemerintah Bangkalan konsisten mengalami penurunan, hal tersebut berindikasi pada tidak seriusnya pemerintah dalam bekerja khususnya pada peningkatan pendapatan daerah yang berdampak pada derajat kesejahteraan masyarakat,” ungkap Rifai.

Pendapatan per kapita yang secara konsisten mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, bagi Rifai, bukti nyata pemerintah tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Bangkalan harus mengevaluasi kinerja anggaran. Menurutnya, hal lain yang harus digarap adalah serius melakukan pemetaan program prioritas yang tepat sasaran agar pembangunan yang dilaksanakan mampu berjalan efektif dan efesien.

“Dua tahun sisa kepemimpinan Bupati Bangkalan, besar harapan kami, pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 mampu ditingkatkan sehingga dapat mewujudkan cita-cita kesejahteraan yang dimaksud dalam dokumen RPJMD,” harapnya.

Ia menilai selama ini target pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangkalan tidak pernah teralisasi. “Bahkan kita juga menemukan dokumen tersebut terindikasi cacat.” Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak hanya pintar berjanji. “Kemudian ingkar janji,” katanya.

“Apabila alasannya COVID-19 bisa kami terima dan maklumi karena memang pada tahun 2019-2021 ada musibah non alam dan pemulihan ekonomi. Tetapi untuk tahun 2022 nanti harus ada perbaikan dan peningkatan melihat indikator kesejahteraan masih terbilang jauh dari keberhasilan,” pungkasnya.