Warga Desa Mranggonlawang di Probolinggo Minta Transparansi BLT DD

Berita Baru Jatim, Probolinggo — Puluhan warga RT/RW 009/002 Desa Mranggonlawang, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo mendatangi kantor Balai Desa untuk mempertanyakan transparansi anggaran Covid-19 dan data penerima bantuan BLT DD. Warga menilai bantuan yang disalurkan pemerintah desa tidak tepat sasaran.

“Kedatangan kami ke kantor desa ini ingin menanyakan keseluruhan Dana Desa (DD) itu berapa? yang dialokasikan kepada warga yang terdampak Covid-19 itu berapa? Dan dalam bentuk apa saja? Kami ingin tahu selaku warga masyarakat Mranggonlawang,” kata, Ahmad Nur Amin, warga Desa Mranggonlawang kepada Beritabaru.co, Minggu (24/5).

Ia mengatakan latarbelakang warga tergerak dan mempertanyakan sebagai langkah pengawalan warga terhadap Dana Desa (DD), khususnya yang dialokasikan untuk Covid-19 berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Hal senada juga disampaikan oleh pemuda desa, Mranggonlawang Moch. Solehudin meminta tranparansi data penerima BLT DD dan relokasi anggaran untuk Covid-19 yang diambil dari dana desa. Menurutnya pemerintah desa dalam mendata warganya tebang pilih dan tidak selektif khususnya di RT/RW 009/002 Mranggonlawang, bahkan dalam satu KK menerima bantuan ganda (BLT DD dan bansos lainnya).

“Kami hanya ingin tahu rinciannya saja, kami hanya menuntut pemerintah desa menunjukkan datanya, itu saja. Dan kami sebagai warga meminta pemerintah desa menunjukkan data-data itu tidak semerta merta, kami berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang informasi keterbukaan publik,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu warga yang ikut protes, Soni menegaskan bahwa warga meminta untuk bisa bertemu kembali dengan Pemerintah Desa (Pemdes) karena warga merasa tidak puas dengan penjelasannya. Warga bertekat akan mendatangi Kecamatan Dringu apabila warga tidak mendapatkan jawaban tuntutanya.

“Kami segenap warga RT/RW 009/002 akan segera menindaklanjutinya ke kecamatan apabila pemerintah desa tidak memberikan jawaban yang jelas kepada kami selaku warga kecil, dan kami berharap agar pemerintah daerah juga turut serta mengawasi pemerintah desa, agar tak sewenang-wenang kepada kami rakyat kecil yang kesehariannya seorang buruh,” pungkas Soni, salah satu warga yang juga ikut protes.

Menurut keterangan redaksi pihak pemerintah desa tidak memberikan komentar ketika dimintai pendapat soal transparasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) bagi masyarakat terdampak Covid-19. [*]