Aksi Protes Boikot Produk PT Djarum Digelar di Surabaya

Berita Baru, Surabaya – Sejumlah pemuda Jawa Timur melakukan aksi simbolik pembakaran produk PT Djarum. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas keterlibatan PT Djarum dalam pemenangan salah satu Paslon pada Pemilu 2024.

Tak hanya itu, mereka juga menyuarakan pemboikotan pada produk-produk PT Djarum.

“Kami mengkampanyekan kepada rakyat Indonesia untuk berbondong-bondong boikot PT Djarum,” kata Koordinator aksi Mahmudi di depan Kebun Binatang Surabaya, Jumat (23/01/2024).

Mahmudi menyebutkan pihaknya telah menemukan adanya indikasi keterlibatan PT Djarum memberikan dana pemenangan kepada salah satu Paslon pilpres 2024.

Menurutnya, keterlibatan tersebut akan melahirkan oligarki kekuasaan yang diisi oleh orang-orang kapitalis.

“Keterlibatan para pengusaha besar pada Pemilu ini telah merusak kedaulatan tertinggi bangsa yang berada di tangan rakyat. Hal ini seolah-olah Indonesia hanya dikuasai oleh orang-orang kapitalis,” ungkap Mahmudi.

Mahmudi menjelaskan pengusaha besar yang terlibat dalam pemilihan umum telah menciptakan dinamika kontroversial di Indonesia. Pengaruh finansial mereka dapat merusak integritas demokrasi, menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keputusan politik seharusnya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi.

Pergulatan antara kepentingan politik dan ekonomi semakin menegaskan kompleksitas dinamika politik di Indonesia hari ini.

“Oligarki dapat merusak prinsip kesetaraan dalam demokrasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, merugikan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Memahami dan mengatasi dampak oligarki menjadi penting untuk memelihara kesehatan demokrasi,” jelas Mahmudi.

“Jangan sampai ada oligarki yang menunggangi dan merusak demokrasi. Sebab, apabila dipegang oleh sejumlah kecil individu atau kelompok yang memiliki kekayaan atau kepentingan yang sangat besar, dapat dianggap sebagai potensi perusak demokrasi,” tambahnya.

Tak hanya itu, Mahmudi juga meminta agar KPU dan Bawaslu segera melakukan pemeriksaan kepada PT Djarum atas keterlibatan pemberian dana kampanye.

“Jangan-jangan PT Djarum juga masuk dalam daftar penyalur dana kampanye gelap yang ditemukan PPATK. KPU dan Bawaslu harus segera melakukan pemeriksaan soal pelaporan dana kampanye,” tukasnya.