Catatan Akhir Tahun LSDP SD Inpers, Paparkan 6 Rekomendasi

Berita Baru Jatim, Jember — Sebagai bagian dari masyarakat sipil sesuai dengan mandat PP 45 tahun 2017 tentang peran serta masyarakat sipil dalam penyelengaraan pemerintah daerah, Lembaga Studi Desa untuk Petani (LSDP) Studi Dialektika Indonesia dalam Perspektif (SD Inpers) memberi catatan akhir tahun.

Dalam siaran pers yang diterima oleh Jatim.beritabaru.co, Senin (06/1) pihaknya memberi data dan pandangan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi Kabupaten Jember serta hubungan dalam aras nasional yang saling berkelindan.

Menjelang tahun 2020, tentu banyak catatan di tahun 2019 lalu, mulai dari capaian Reforma Agraria, keberlanjutan pasca izin Perhutanan Sosial, penataan tata ruang, Implementasi HAM dan kondisi politik nasional maupun daerah.

Catatan LSDP SD Inpers tersebut antara lain:

1. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

a. Minimnya capaian target dan implementasi Reforma Agraria terutama di kawasan Hutan;
b. Reforma Agraria masih berkutat pada legalisasi aset dalam bentuk PTSL;
c. Lambatnya respon daerah dalam menjalankan mandat Peraturan Presiden No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria untuk membentuk Gugus Tugas Reforma Agraia (GTRA) sebagai upaya kongkrit penyelesaian sengketa dan konflik agraria di daerah;
d. Implementasi Perhutanan Sosial yang cendrung diarahkan pada skema Kulin KK dan kurang mengakomodir usulan IPHPS;
e. Keberlanjutan program pasca terbitnya izin Perhutan Sosial yang masih belum mendapatkan perhatian banyak pihak.

2. HAM Dan Pembangunan Perdesaan

a. Kurangnya kesadaran dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya oleh pemerintah;
b. Hak Asasi Manusia (HAM) dimaknai sesuatu hal yang menakutkan dan menyeramkan sehingga dianggap sebagai beban dalam pelaksanaannya;
c. Pemenuhan HAM masih menjadi bahasan yang ekslusif dan kurang membumi ke dalam masyarakat secara umum;
d. Masih ditemukannya kasus pelanggaran HAM dalam bentuk kriminalisasi petani Hutan.

3. Strategi Penataan Ruang

a. Ketidakjelasan penataan ruang akibat dari plagiatisme dalam penyusunannya;
b. Masih masuknya wilayah peruntukan pertambangan dalam dokumen RTRW Jember;
c. Jember masih belum memiliki RDTR dikarenakan RTRW yang masih bermasalah.

4. Politik Nasional dan Daerah

a. Polarisasi suhu politik nasional yang diakibatkan politik identitas yang diusung oleh kelompok islam puritan fundamentalis radikal.
b. Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin keluar sebagai pemenang pada pemilihan presiden dengan perolehan suara 55,50%.
c. Perubahan peta politik lokal dalam kursi parlemen DPRD Jember dengan masukanya partai-partai baru peserta pemilu.
d. Masih maraknya penggunaan politik uang untuk meraih simpati suara pemilih dalam Pemilu.

Maka dari itu, LSDP SD Inpers Merekomendasikan:

1. Dalam bidang Reforma Agraria LSDP SD Inpres mendorong percepatan penyelesaian sengketa dan konflik agraria dengan membentuk GTRA.
2. Sinegitas para pihak untuk menjawab tantangan ekologi, ekonomi, dan keberlanjutan pasca diterbitkannya 20 SK Izin Perhutanan Sosial di Jember.
3. Mendorong Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember.
4. Mendorong pelaksanaan Open Gavernment Patnership dengan mewujudkan Jember satu data dalam pembangunan sesuai dengan mandat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember.
5. Mendorong penyelesaian tata batas desa sesuai dengan mandat Pemendagri No 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
6. Mengajak para pihak secara pro aktif melakukan pendidikan politik kepada masyarakat untuk melawan politik uang dan penggunaan politik identitas (SARA) dalam tiap momen politik elektoral (Pilkada, Pilkades dll).

Rekomendasi ini kami tujukan kepada Pemerintah dan Pemerintahan Kabupaten Jember, juga bagi para figur dan tokoh masyarakat yang sedang berebut dan memenangkan hati rakyat untuk maju pada kontestasi Pilbub 2020 mendatang.