Isu HAM Mengintai Prabowo, Pengamat: Tuntaskan Agar Peluang Menang Tidak Kecil

Berita Baru, Surabaya – Jelang Pilpres 2024, isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kembali mengintai Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto.

Menjelang konstalasi Pilpres 2024, Bacapres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali diserang dengan isu pelanggaran HAM.

Isu HAM memang kerap kali dikaitkan dengan Prabowo, Menteri Pertahanan RI saat ini, saban kali dirinya maju dalam pusaran pemilihan presiden.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga berharap, Prabowo dapat kembali menjelaskan duduk persoalan terkait isu pelanggaran HAM yang selalu dikaitkan dengan dirinya setiap berlangsungnya konstalasi Pemilu.

“Kalau hal itu tidak dituntaskan, maka peluangnya untuk menang pada Pilpres 2024 tampaknya akan kecil,” paparnya, pada Senin, 8 Mei 2023.

Menurut Ritonga, isu pelanggaran HAM kerap diangkat ke permukaan saat menjelang Pilpres, dan hal itu sengaja dilakukan di antaranya untuk menyudutkan Prabowo Subianto.

“Itu (isu HAM) termasuk kampanye negatif, bukan kampanye hitam. Karena itu, kampanye negatif pada umumnya dilandasi oleh fakta dan data yang akurat,” tandasnya.

Upaya menyudutkan Prabowo terkait Isu pelanggaran HAM, kata Ritonga, kerap dilakukan dalam rana abu-abu. Sebab itulah, upaya penindakan secara hukum terhadap pelaku yang menyerang sulit dilakukan.

“Isu itu sengaja dipelihara untuk diluncurkan di saat yang tepat,” imbuhnya.

Ritonga berasumsi, isu terkait pelanggaran HAM memang sengaja tidak diselesaikan hingga tuntas dan dibiarkan mengambang begitu saja.

Isu tersebut memang sengaja dipelihara untuk dijadikan sebagai alat politik guna menyudutkan lawan politiknya, termasuk Prabowo Subianto.

“Hal itu tentu merepotkan bagi Prabowo dalam setiap ingin nyapres. Reputasinya terus digoyang dengan Isu daur ulang tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) menolak dengan tegas terhadap calon presiden yang memiliki catatan hitam terkait pelanggaran HAM.

Selain itu, mereka juga menolak adanya keterlibatan politik identitas. Sebab, dua kriteria capres tersebut bertentangan dengan semangat reformasi 1998.

Hal itu diungkapkan oleh Presidium Nasional 98 Bali, Oktaviansyah NS saat jumpa pers di Graha Pena 98, Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 4 Mei 2023.

“Kita tetap konsisten, kita tidak menginginkan capres yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan juga menggunakan politik identitas,” tegasnya.