PKS Cabut Anjuran Poligami?

Berita Baru, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat kegaduhan mengenai anjuran poligami bagi kader-kadernya yang mampu.

Kebijakan itu bagian dari program solidaritas tiga pihak PKS pada huruf B poin 8.

“Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil (janda) atau awanis,” demikian keterangan dalam surat tersebut.

Hal itu, diakui oleh Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat, bahwa keputusan tersebut diambil setelah melakukan berbagai kajian dan komunikasi dengan sejumlah internal PKS.

“Iya, saya sebagai ketuanya sudah tanda tangan, ibu-ibu sudah melakukan kajian, dan sudah kita komunikasikan dengan Presiden PKS (Achmad Syaikhu), DPP dan memberikan masukan-masukan,” kata Surahman dalam sebuah video yang ia kirimkan, dikutip langsung dari CNNIndonesia, Kamis (30/9/2021).

Tak hanya itu, Surahman mengklaim telah disetujui para kader perempuan PKS dan masalah itu telah dibahas di Komisi Bina Keluarga Sakinah.

“Mayoritas dari anggota komisi itu dari perempuan, dan kader-kader tentu saja pengurus, tidak semua kader tentu saja yang jadi pengurus yang sudah punya pengalaman dan seterusnya dan seterusnya,” jelasnya.

Surahman menyebutkan latar belakang partainya membuat program itu lantaran pandemi yang menyebabkan banyak kadernya meninggal dunia.

Menurutnya, ini bukan hal baru di PKS. Ia menekankan, seruan tersebut bersifat imbauan, bukan paksaan kepada seluruh kader.

“Itu kan pilihan individu saja, menjaga fitrah, silakan. Yang penting tidak melanggar syariat dan hukum. beberapa anggota bahkan pengurus berhasil memperlebar pintu rezeki,” tuturnya.

Setelah viral berita anjuran poligami tersebut, banyak mendapat respon dari masyarakat Indonesia.

Komunitas yang mengatasnamakan #SaveJanda mengecam program tersebut karena dinilai hanya akan memperburuk stigma janda.

Founder Komunitas #SaveJanda Mutiara Proehoeman mengatakan, program tersebut justru sangat merendahkan perempuan yang berstatus janda.

“Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka,” ujar Mutiara dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9).

“Narasi-narasi misoginis seperti imbauan kader untuk berpoligami dengan janda ini hanya memperburuk stigma tersebut,” kata dia menambahkan.

Mutiara meminta agar semua pihak berhenti memposisikan perempuan sebagai objek. Ia menekankan, pernikahan bukan sebuah hadiah, apalagi pertolongan bagi perempuan.

Pihak PKS telah mencabut Tazkirah Nomor 12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi dan salah satu poinnya berpoligami bagi anggota PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu.

“Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia,”kata Surahman.