Aliansi Eksekutif Mahasiswa Bersatu Kritisi Kebijakan Nadiem Makarim

Berita Baru, Yogyakarta – Republik Bicara launching kanal Youtubenya bersama Aliansi Eksekutif Mahasiswa Bersatu mengkritisi kebijakan yang dicanangkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sebagai refleksi memperingati hari pendidikan nasional awal bulan lalu (02/05/2021).

Dalam podcastnya, Republik Bicara menghadirkan dua elemen organisasi besar Yogyakarta yang tergabung dalam aliansi Eksekutif Mahasiswa Bersatu, yakni Badan Eksekutif Mahasisiwa (BEM) Nusantara dan Front BEM DIY.

Disebutkan, aliansi tersebut melakukan aksi demonstrasi di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk kekecewaan atas regulasi pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Koordinator Wilayah BEM Nusantara Daerah Istimewa Yogyqkarta Ach. Mubarok, dalam podcast tersebut menyatakan, terdapat sembilan tuntutan yang dibawa oleh aliansi tersebut. Sebagian besar diantaranya adalah menyoal kondisi pendidikan saat ini.

“Perihal pendidikan, jika memang tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan tidak diindahkan oleh pemerintah, maka menurut kami Nadiem Makarim itu perlu untuk turun jabatan,” katanya dalam podcast tersebut.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa yang diharapkan oleh masyarakat di situasi pandemi adalah adanya terobosan-terobosan yang selanjutnya bagaimana hal tersebut bisa diterapkan dalam pendidikan.

“Yang kami rasaakan saat ini terobosan-terobosan semacam itu belum ada,” lanjut Barok.

Menanggapi hal tersebut, Fahreza Alvindo selaku perwakilan dari Front BEM DIY menjelaskan, banyak masyarakat yang tercekik ekonominya sebab pandemi Covid-19. Namun, tidak ada upaya yang signifikan oleh pemerintah dalam meringankan pendidikan.

“Kita melihat di ranah kampus tentunya dari sekian banyak mahasiswa, masih banyak kendala terkait keuangan,” kata Reza.

Pada kondisi saat ini, kuliah dilakukan secara daring, mahasiswa tidak memakai fasilitas kampus, dan masih banyak mahasiswa yang kuliah dari kampung halaman. Oleh sebab itu, menurut Reza, kurangnya dukungan dari pemerintah terutama Menteri Pendidikan sangat disesali.

“Kita tidak difasilitasi internet yang memadai, padahal banyak mahasiswa yang kuliah dari kampung halaman,” jelas Reza.

Berikut adalah sembilan tuntutan aliansi Eksekutif Mahasiswa Bersatu:

1. Menolak dengan tegas liberalisasi, komersalisasi, dan privatisasi pendidikan.
2. Tingkatkan kesejahteraan guru honorer.
3. Segerakan pemerataan pendidikan di Indonesia.
4. Menyegerakan digitalisasi pendidikan.
5. Kembalikan pendidikan offline, jika pendidikan masih online maka turunkan biaya pendidikan.
6. Apabila poin-poin tersebut tidak ditindaklanjuti, maka turunkan Nadiem Makarim selaku Kemendikbudristek.
7. Hapuskan pasal-pasal yang merugikan buruh pada UU Ciptaker NO 11 Tahun 2020 tentang klaster ketenagakerjaan.
8. Mendesak mahkhamah konstitusi untuk memenangkan uji formil dan materil yang diajukan.
9. Menuntut kesejahteraan buruh dengan menaikan UMR DIY.