Deforestasi Indonesia Tahun 2022 Mencapai 230.000 Ha, JPIK: Teknologi Satelit Efektif Perangi Illegal Logging dan Deforestasi

Berita Baru, Jakarta – World Resources Institute (WRI) menggelar kegiatan Land & Carbon Lab di Brussels Belgium pada 27-29 Juni 2023 lalu. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendapat kesempatan untuk menjadi peserta dan salah satu narasumber dalam agenda tersebut. 

Kegiatan dihadiri lebih dari 650 orang dari berbagai negara yang terdiri dari Aktifis LSM, Masyarakat Adat, Akdemisi, Pemerintah, Pengusaha, Media, Lembaga Donor dll. Dalam presentasinya, Muhammad Ichwan, Direktur Eksekutif Nasional JPIK memberikan 3 sorotan utama. 

Pertama, deforetasi yang dipicu oleh aktivitas pembalakan liar, perkebunan, pertambangan dan kebakaran hutan telah berkontribusi besar terjadinya pemanasan global. 

Ia mengutip Data dari Global Forest Wach (GWF) pada tahun 2022 Indonesia menjadi negara terbesar ke empat penyumbang hilangnya hutan tropis seluas 230.000 Ha. 

“Lebih dari lima persen kehilangan hutan tropis global sepanjang tahun 2022 terjadi di Indonesia (2.300 kilometer persegi) yang telah mengalami tingkat deforestasi lebih dari empat kali lipat sejak tahun 2016,” ungkap Ichwan. 

Kedua, ia melanjutkan. untuk memerangi illegal logging dan deforestasi di Indonesia, JPIK dan anggotanya telah menggunakan satelit sebagai informasi utama dalam pemantauan pembalakan liar dan deforestasi di Indonesia. 

JPIK menggunakan data dan informasi ini sebagai dasar sebelum dilakukannya pemantauan lapangan sekaligus sebagai alat bukti ketika menyampaikan keluhan ataupun pelaporan jika terjadi kejahatan pembalakan liar. 

“Perkembangan teknologi pengolahan data satelit saat ini, semakin memudahkan kami. Terutama sejak GFW diluncurkan dan menyediakan menu real time untuk mengidentifikasi deforestasi ataupun kebakaran hutan dan lahan,” terangnya. 

Selama tiga tahun terakhir, data-data ini, Ichwan melanjutkan, digunakan sebagai basis menyusun perencanaan pemantauan dan pengecekan lapangan. Pelatihan penggunaan platform Global Forest Watch cukup intens dilakukan untuk anggota JPIK di berbagai daerah, saat ini jumlah anggota JPIK sebanyak 535 orang yang tersebar di 24 Provinsi di Indonesia. 

“Dengan demikian, mereka bisa menggunakannya secara mandiri tapi tetap terkoordinasi dengan JPIK untuk memeriksa kualitas dan follow-up hasil pemantauan. Harapannya pemantauan hutan ke depan semakin efisien,” tuturnya. 

Ketiga, pemantauan kehutanan, Ichwan menegaskan. harus dilakukan oleh multi stakeholders. “Tidak bisa hanya oleh masyarakat sipil atau pemerintah saja.” Ia menambahkan, bagi pemerintah kegiatan-kegiatan pemantauan ini akan memberi benefit secara ekonomi dan lingkungan. 

Ichwan mengaku JPIK terus mencoba mengelola relasi ini, karena dalam kejahatan illegal logging, peran berbagai pihak untuk mengungkap aktor dan modus operasi di lapangan begitu penting. 

“Kami menyadari bahwa akses data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pemantauan masih sangat terbatas karena berkutat pada isu transparansi data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah,” ungkapnya. 

Di sisi yang lain, dalam setiap kegiatan pemantauan, kata dia, JPIK berupaya seoptimal mungkin agar mendapatkan dampak atau hasil yang nyata seperti adanya penegakan hukum meskipun budaya penegakan hukum di terkadang masih berjalan lambat. 

“Oleh karena itu JPIK memandang penting untuk melakukan komunikasi dan menjalin sinergi, baik secara formal maupun informal dengan para pihak salah satunya pemerintah (mis. Gakkum KLHK, Bareskrim, dan pemerintah daerah) dalam rangka mendapatkan akses data dan informasi yang lebih baik serta melakukan tindak lanjut atas hasil laporan pemantauan yang telah dilakukan,” tegas Ichwan.