IKA-PMII Jember Nilai APBD Jember Masih Pro Terhadap Birokrasi

Berita Baru Jatim, Jember – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Jember menggelar diskusi bersama kader dan alumni serta menggundang anggota DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo, untuk membahas APBD Jember 2021.

Dari hasil diskusi tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember Hermanto Rohman, menilai bahwa APBD Jember saat ini keberpihakannya terhadap pelayanan masyarakat sangat minim. Pasalnya, APBD Jember saat ini postur anggarannya lebih banyak kepada belanja operasional yang mencapai 70 persen lebih.

“Belanja operasional dalam APBD 2021 yang telah disepakati bersama ini tercatat ada sekitar 71,92 persen, untuk belanja modal hanya 15,79 persen dan belanja tidak terduga mencapai 0,4 persen serta belanja transfer 11,82 persen,” ujarnya saat dikonfirmasi di Seketariat IKA-PMII Jember, Jumat (30/04/2021).

Asumsi tersebut dilandasi dari beberapa temuan dalam APBD Jember, yang pertama adanya anggaran belanja perjalanan dinas yang mencapai 105 Miliar atau 2,38 persen dari total belanja dan di dalamnya terdapat anggaran belanja dinas keluar negeri sebesar 1,7 Miliar.

“Ya kami temukan dalam APBD tersebut perjalanan dinas yang cukup besar termasuk perjalanan dinas keluar negeri. Seharusnya perjalanan dinas keluar negeri ini harus didasari oleh kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar dahulu baru menyusun anggarannya,” imbuhnya.

Temuan lain dari hasil kajian APBD 2021 tersebut Hermanto menjelaskan, adanya postur anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi minimal 25 persen sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.07/2021 yang mengatur anggaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Di sini terlihat bahwa anggaran di Jember untuk Covid-19 dan pemulihan hanya dibawah 10 persen saja. Hal ini juga menjadi sorotan dalam evaluasi Gubernur terhadap APBD Jember, kita tidak tahu apakah sudah dirubah atau belum,” tuturnya.

Kemudian dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara ini menyampaikan, temuan lainnya yakni pada nomenklatur di organisasi perangkat daerah dan kode rekening yang harus disesuaikan berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan.

“Jadi masih ada OPD yang nomenklaturnya belum sesuai dengan Pemendagri No. 90 dan peraturan lainnya, hal ini bisa berdampak pada proses pencairannya nanti,” tuturnya.

Selain itu juga yang menjadi sorotan yakni program infrastrukur yang begitu besar, tetapi bila ditelaah kembali masih ada pada itemnya yang dimasukkan untuk belanja operasional dan ini menunjukan bahwa infrastruktur ini menjadi kamuflase bagi pemerintah daerah.

“Ini menjadi kamuflase saja, karena di dalam infrastruktur ternyata masih ada item yang mengarah pada belanja operasional,” ungkapnya.

Padahal, seharusnya Pemerintah Daerah bisa menekan angka belanja daerah di bawah 70 persen dan dialokasikan untuk pelayanan masyarakat. Namun, kenyataannya saat ini anggaran tersebut masih di atas 70 persen.

Hadinuddin: Perlu Anggaran Sektor Industri Kreatif Bagi Pemuda Jember

Dikonfirmasi secara terpisah, Mandataris Ketua IKA-PMII Ahmad Hadinuddin, diskusi ini merupakan bagian dari proses kontrol terhadap pemerintahan dan juga memberikan pemahaman kepada kader dan masyarakat secara umum tentang keberpihakan dari APBD Jember.

“Kita ingin membangun kesadaran masyarakat melalui APBD Jember, apakah APBD Jember ini berpihak kepada masyarakat atau tidak,” kata Hadinuddin.

Ia menekankan, Pemerintah Daerah seharusnya bukan hanya fokus pada proses pembangunan infrastrukturnya saja melainkan juga pada permasalahan mendasar masyarakat seperti kemiskinan, lapangan pekerjaan dan dampak pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

“Kita berharap pemerintah bisa melakukan keberpihakan kepada masyarakat salah satunya soal kemiskinan, lapangan kerja dan juga pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Salah satu upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemda Jember yakni dengan membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga permasalahan tersebut bisa diatasi dengan menjalankan roda perekonomian.

“Masalah ekonomi ini penting dan harus dilakukan oleh Pemkab bukan hanya pada infrastruktur saja. Maka semua harus seimbang,” tegasnya.

Ia juga melihat bahwa angka usia produktif di Jember mencapai kurang lebih 20 persen, hal ini merupakan bagian dari bonus demografi yang seharusnya dilakukan pelatihan dan pembinaan skill serta fasilitasi industri kreatif yang kian berkembang seiring perkembangan teknologi.

“Anak-anak muda di Jember cukup tinggi angka produktifnya namun tidak ada program yang spesifik fokus pada pembinaan skill, hal ini karena minimnya anggaran di sektor industri kreatif. Padahal ini perlu dimaksimalkan apalagi adanya perkembangan teknologi saat ini, jika tidak dikelola dengan baik maka ini akan memprihatinkan untuk Jember ke depan,” katanya.

Hadinuddin menambahkan, anggaran silpa saat ini yang dimasukkan dalam APBD sudah terkooptasi sehingga akan sulut jika ingin melakukan pergeseran nantinya di perubahan APBD. Maka, perlu pengawalan dari semua pihak terhadap penggunaan anggaran APBD Jember.

“Ini akan menjadi catatan bagi kita untuk ikut mengawal penggunaan anggaran dan program apakah rencana tersebut tepat pada sasaran, tepat guna atau tidak untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

DPRD Menjawab

Menyikapi temuan tersebut, Anggota DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menegaskan, semua yang menjadi temuan IKA-PMII Jember sudah dijawab oleh Bupati Jember Hendy Siswanto terhadap evaluasi APBD Jember.

“Semua temuan yang disampaikan itu sudah disesuaikan dan dibenahi, DPRD juga melakukan telaah dalam evaluasi tersebut,” ungkap Ardi.

Termasuk juga anggaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi juga sudah disesuaikan, yang awalnya dianggap kecil kini dihasil evaluasi menjadi sekitar 48 persen atau sekitar 800 miliar lebih.

“Ya benar yang disampaikan Hermanto bahwa evaluasi ada soal penanganan covid dan pemulihan ekonomi yang kecil angkanya, tetapi ini sudah disesuaikan kurang lebih 800 miliar lebih,” tuturnya.

Ia menambahkan, Pemerintahan saat ini berkomitmen untuk mengembalikan hak masyarakat melalui infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan yang menjadi skala prioritas.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa diskusi ini merupakan sesuatu yang bagus, yang mana pemerintah daerah mendapatkan kritik yang membangun untuk menata pemerintahan agar lebih baik lagi.