Konflik Rempang: Kolonialisme Gaya Baru

Berita Baru, Surabaya – Konflik tanah di pulau Rempang belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, ada dugaan kuat sikap pemerintah lebih memihak kepada investor dan mengabaikan hak-hak masyarakat.

Pakar Ekonomi Anthony Budiawan mengatakan, relokasi dan pengusiran penduduk Rempang merupakan bentuk kolonialisme gaya baru.

“Lebih buruk dari VOC. Ini mengatasnamakan dagang, menginvasi, memaksa, dan menguasai ekonomi,” kata Anthony dalam diskusi yang bertajuk ‘Konflik Tanah Pulau Rempang, Antara Hak Rakyat, Kepentingan Swasta, dan Dilema Hak Guna Usaha’, melalui live streaming YouTube, Jumat 15 September 2023, kemarin.

Menurutnya, konflik Pulau Rempang terjadi karena adanya keberpihakan pemerintah terhadap Proyek Rempang Eco City yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Hal itu yang membuat pemerintah bergegas mempersiapkan lahan untuk dikosongkan.

“Dengan adanya status Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah punya wewenang mengusir warga,” kata Anthony.

Dia melanjutkan, investasi ini seharusnya berdasarkan keadilan yang tidak mengorbankan masyarakat setempat. Dirinya juga berharap kepada pemerintah agar proyek Pulau Rempang ini bisa dibatalkan.

“Jangan sampai rakyat kecil jadi korban dan ini yang harus diperhatikan. Semoga ini dihentikan dan menghimbau kepada pemerintah untuk melakukan investasi berdasarkan hak asasi manusia,” kata Anthony.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan rencana investasi di Rempang harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat. Bagi Bahlil, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon, kita ini berkompetisi. FDI global terbesar itu sekarang ada di negara tetangga, bukan di negara kita. Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Bahlil, Senin 18 September 2023. 

Bahlil juga menjelasakan bahwa akan banyak kerugian yang akan dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi tersebut tidak berhasil direalisasikan.

“Ini investasinya total Rp 300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” jelasnya.