Sejarah Politik NU dari Masa ke Masa Sampai Khittah

Berita Baru, Surabaya – Sejarah politik NU dari masa ke masa menarik untuk kita kupas tuntas. Nahdlatul Ulama (NU) sendiri terbentuk setelah mengadakan pertemuan besar pada tanggal 31 Januari 1926 yang bertempat di Surabaya. Pertemuan tersebut menghadirkan para ulama yang berasal dari Madura dan Jawa.

Sejarah Politik NU

Di dalam pertemuan besar, para ulama membahas sejumlah poin penting soal keagamaan. Salah satunya yaitu mengukuhkan Komite Hijaz. Sementara untuk poin lainnya yaitu membentuk organisasi NU.

Organisasi tersebut jadi wadah persatuan para ulama yang mengemban tugas dalam memimpin umat muslim agar mencapai izzul wa al-muslimin. Bisa kita bilang bahwa sejarah berdirinya NU memang melewati proses pergumulan sosial begitu panjang.

Di awal berdirinya, organisasi NU ini fokus terhadap keagamaan. Namun seiring berjalannya waktu, NU juga merambah ke dunia politik.

Keinginan NU jadi partai politik pun muncul saat Muktamar Menes 1938. Akan tetapi, kala itu keinginannya mendapatkan penolakan.

Kemudian pada tahun 1945, NU memulai perjalanan politik praktisnya bersama organisasi Islam lain yang membentuk partai Masyumi. Partai ini berdiri pada 7 November 1945.

Lalu pada tahun 1952, NU jadi partai politik yang bisa berdiri sendiri setelah memutuskan keluar dari Masyumi. Di waktu tersebut, NU sibuk menyiapkan pemilihan umum pertamanya untuk 1955.

NU di Orde Baru

Sejarah politik NU juga terlihat jelas saat Orde Baru. Bahkan di masa tersebut, NU memiliki harapan yang besar dalam meningkatkan peran politiknya.

Hal ini karena NU memiliki jasa yang besar saat menumpas pemberontakan PKI. Hanya saja, harapan ini jadi angan semata.

Pasalnya, pemerintahan Orde Baru berisikan kalangan birokrat, teknokrat, dan ABRI. Tidak lagi orang-orang partai seperti sebelumnya.

Hal ini membawa konsekuensi logis yang menandakan perilaku politik NU tak bisa leluasa. NU akan kesulitan dalam menyuarakan Islam dengan menggunakan agama sebagai ideologi politik.

Peran NU memang mulai terkikis ketika memasuki Orde Baru ini. Penyaluran aspirasi umat muslim jadi sangat terbatas ruang geraknya.

Meski begitu, NU tetap berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perannya di bidang politik. Hal ini tak lain juga demi menyuarakan syiar agama Islam.

Upaya Kembali ke Khittah

Dengan upaya sebaik mungkin, NU akhirnya memutuskan untuk kembali ke konsep awalnya di tahun 1926. Ia kembali fokus sebagai organisasi sosial keagamaan.

Untuk mengembalikan konsep tersebut, ada dua alternatif. Alternatif yang pertama yaitu menyerahkannya ke politisi NU agar membentuk sarana baru sebagai partai yang mengganti kedudukan NU.

Kemudian untuk alternatif yang kedua ialah membentuk sejenis biro politik di NU. Biro ini masuk ke struktur NU dan berperan penting dalam mengurus perpolitikan.

Dalam hal ini, terdapat penegasan bahwa NU jadi organisasi sosial keagamaan, bukan partai politik. Hanya saja, dalam Muktamar 1971, gagasan tersebut tak memperoleh perhatian dari pesertanya.

Keinginan untuk kembali ke konsep awal juga mendapatkan tantangan tersendiri sebab NU berhubungan erat dengan PPP. Hal ini juga memicu konflik dan tekanan di berbagai kalangan.

Belum lagi NU juga mendapatkan godaan untuk terjun ataupun minimal jadi pendukung di partai politik. Godaan ini yang membuat NU kesulitan fokus untuk khittah 1926. Tentu bukan hal yang mudah bagi NU karena adanya tekanan dan bisikan dari sejumlah pihak.

Meski nantinya NU bisa lepas dari aktivitas politik, namun bagaimanapun itu naluri politiknya tetap tajam. Sejarah perjalanan politik NU dari masa ke masa memang memiliki perjuangan tersendiri yang menarik untuk kita pelajari dengan baik.

Berhasil Kembali ke Khittah 1926

Setelah melewati perjuangan yang panjang, akhirnya NU bisa kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan. Hal ini tertuang secara jelas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU pada tahun 1983 yang bertempat di Situbondo.

Selain itu, pernyataan tersebut juga mendapatkan pengukuhan di dalam Muktamar 1984 dan berlokasi di tempat yang sama. Bahkan NU juga melepaskan diri dari organisasi perpolitikan maupun kemasyarakatan lainnya. Dengan adanya pengukuhan tersebut, Muktamar memutuskan bahwa NU bukan lagi afiliasi PPP.

Dalam sejarah politik NU dari masa ke masa juga ada momentum kelahiran PKB. PKB dicetuskan pada 23 Juli 1998 oleh 5 tokoh NU di Jakarta. Yakni KH M Ilyas Ruchiyat, KH A Muhith Muzadi, KH Abdurrahman Wahid, KH M Moenasir Ali, dan KH A Musthofa Bisri. Pembentukan PKB bertujuan untuk rekonstruksi tatanan negara ke arah yang lebih baik.