Membaca Peluang Pemimpin Perempuan di 2024

Berita Baru, Surabaya – Rumah Kebangsaan Jawa Timur mengundang aktivis perempuan dalam Talkshow Politik yang bertema “Menakar Peluang Pemimpin Perempuan di 2024″, pada Sabtu, (18/02/2023).

Talkshow ini dihadiri oleh Faiz Azmi Fauzia (Ketua Bidang Imawati DPD Jawa Timur), Zumrotun Nafisah (Ketua Kopri PKC PMII Jatim), Khusnul Khuroti Ramdannisa (Ketua Kohati Badko HMI Jatim) dan Fingki Suswati (Ketua BEM Universitas W.R. Supratman Surabaya).

Khusnul mengatakan, peluang politik perempuan tentu ada. Katanya, perempuan bisa berpikir kompleks dan komprehensif.

“Kita bisa melihat perempuan-perempuan ini cukup handal untuk mengatasi beberapa hal dan mengaca lebih teliti dan lebih banyak,” ungkapnya.

Selain itu, jika dilihat dari kacamata keadilan gender, inovasi-inovasi yang dimiliki perempuan mempunyai peluang yang besar.  

“Kenapa enggak kalau perempuan punya kapasitas?” imbuh Khusnul.

Sedangkan Icha, sapaan akrab Ketua Kopri PMII Jatim menanggapi kuota 30% yang diberikan pada perempuan dalam kesertaan Pemilu 2019 yang masih sulit dicapai.

Dia mengatakan bahwa ada 2 faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi yaitu masih kentalnya sistem patriarki dan mainstream maskulinitas   

Icha mengungkapkan, setiap partai politik yang mendaftarkan sebagai peserta Pemilu, ia diwajibkan menyusun secara lengkap keterwakilan perempuan sebanyak 30%, namun hal itu hanya berlaku saat pendaftaran administrasi. 

“Tapi ironinya, dalam perjalanan waktu selama Pemilu itu berlangsung, tidak ada namanya affirmative action kepada perempuan dalam hal keterwakilannya dalam mengisi pos-pos strategis baik itu di legislatif ataupun di eksekutif.”

Icha menyontohkan, dalam proses pemilihan legislatif, affirmative action hanya terdapat pada proses pendaftaran saja tetapi tidak dapat menjamin peserta Pemilu perempuan dapat mengisi kursi DPR. 

“Ini yang menjadi salah satu analisa kami bahwa masyarakat kita saat ini masih mengakar sistem patriarki,” katanya.

Icha mengatakan pada tataran masyarakat luas masih banyak yang menganut mainstream leader masculinitas yang menganggap kepemimpinan di ranah publik hanya pantas dipegang oleh laki-laki.

Selain itu, legitimasi dan institusi untuk perempuan masih lemah dan marjinalisasi akses.

“Juga penting sosok perempuan, selain adanya kuota afirmative action 30%, dalam ranah mengisi kepesertaan Pemilu, dia juga berhak untuk bisa ada afirmative action reserved seat
menjamin beberapa kursi di DPR diberikan untuk Caleg perempuan,” katanya.

Icha mengatakan, keterwakilan perempuan dalam Pemilu seharusnya menjadi rekomendasi untuk para pemangku kebijakan.

Dialog ini berlangsung selama 1 jam 12 menit, video selengkapnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Rumah Kebangsaan Jawa Timur.