Seruan Stop Bayar Pajak Mulai Menggema di Jawa Timur

Berita Baru, Surabaya – Ketua Persatuan Mahasantri Indonesia Jawa Timur, Muhammad Zia Ulhaq serukan aksi stop bayar pajak yang akan dilakukan secara besar-besaran pada 10 Maret 2023 mendatang di Kanwil DPJ Jatim I dan II. 

Hal itu merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang menyeret pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kanwil Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo.

Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Mario Dandy Satrio, putra Rafael Alun Trisambodo yang seringkali memamerkan kekayaan di media sosial miliknya.

Menurut Zia, aksi tersebut telah mencoreng nama baik dan tugas mulia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia melalui pengumpulan pajak.

Dampak pandemi COVID-19 telah memberikan ketimpangan ekonomi yang berlarut-larut di masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia.

“Sangat miris apabila dalam kondisi seperti ini masyarakat Indonesia dipertontonkan oleh gaya hidup mewah para pegawai Dirjen Pajak,” kata Zia kepada Beritabaru.co Jawa Timur, Rabu 8 Maret 2023.

Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas Leo Putera Rinaldy menghitung, pendapatan per kapita Indonesia pada tahun ini berpotensi berada di level 5.083 dollar AS.

Menurut Zia, ketimpangan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia dikarenakan tidak meratanya distribusi ekonomi. Pasalnya, selama ini simpul-simpul ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja.

“Ini merupakan ekses atau akumulasi yang menyebabkan publik suaranya sumbang ketika melihat gaya hidup hedon para pejabat negara termasuk pegawai Dirjen pajak,” ujarnya.

Besaran tunjangan kinerja Dirjen Pajak yang dinilai terlalu tinggi menurut Zia perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Kami menuntut agar seluruh pegawai pajak DJP I dan DJP II harus diaudit terkait SPT dan LHKPNnya,” tutupnya.

Berikut Tuntutan Persatuan Mahasantri Indonesia Jawa Timur

1. Mendesak Ibu Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan dalam waktu dekat.

2. Mendesak BPK dan KPK untuk mengaudit harta kekayaan Kanwil DJP Jatim I dan II.

3. Mengevaluasi skema dan besaran pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai Ditjen Pajak.

4. Transparansi terhadap proses pelaporan kekayaan bagi seluruh Ditjen Pajak.

5. Mendorong pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah terkait pembatasan kekayaan bagi pegawai negeri.

6. Persatuan Mahasantri Indonesia Jawa Timur akan terus melakukan aksi demonstrasi dan mengkampanyekan gerakan #stopbayarpajak jika tuntutan kami tidak terpenuhi.