Viral! Buronan Narkoba Dilantik Jadi DPRD, PKB: Kami Kecolongan

Berita Baru, Tanjung Balai – Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan video pelantikan salah satu anggota DPRD Tanjung Balai yang ternyata merupakan seorang buronan kasus narkoba.

Mukmin Mulyani, salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Maret lalu.

Namun rupa-rupanya, Mukmin telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sejak Oktober 2020 lalu. Dia terlibat dalam kasus 2000 butur pil ekstasi.

Bendahara PKB Sumatera Utara, Zeira Salim mengungkapkan bahwa partainya telah kecolongan terkait dilantiknya Mukmin Mulyadi sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Balai yang ternyata merupakan seorang buronan kasus narkotika.

Zeira menyatakan, bahwa PKB tidak mengetahui bahwa calegnya merupakan seorang buronan polisi.

Dia juga menambahkan, bahwa pihaknya meloloskan Mukmin menjadi anggota DPRD hanya mengacu pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang disetorkan.

“Awalnya kami juga tidak tahu kalau dia daftar pencarian orang (DPO) karena mekanisme aturan mengenai pelantikan telah dijalankan juga SKCK dari pihak kepolisian dan pengadilan,” kata Zeira, dikutip dari Merdeka.com pada Jumat, 14 April 2023.

Barulah setelah Mukmin dilantik sebagai DPRD Kota Tanjung Balai, PKB Sumut menyadari bahwa kadernya itu merupakan seorang buronan kasus narkotika.

“Saya bilang kalau dia memang statusnya sudah terdakwa maka sesuai dengan aturan partai, apalagi terkait narkoba, harus dilakukan hukuman mulai dari pemberhentian dan pemecatan dari DPRD maupun partai,” tegas Zeira.

Peristiwa ini, lanjut Zeira, harus menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. 

PKB Sumut juga akan menginstruksikan kepada seluruh ketua dewan pimpinan cabang untuk menelusuri rekam jejak setiap kadernya, terutama saat ada PAW anggota DPRD.

“Ini jadi atensi kami juga. Jangan sampai ini merusak kami karena ini sebelum dia jadi anggota DPRD. Jadi kami ada kebobolan terkait dengan mekanisme ini. Kami merasa perlu untuk pengangkatan ini diperketat,” kata Zeira menuturkan.