Alissa Wahid Tak Ingin Isu Korupsi Jadi Bahan Jegal Cak Imin di Pilpres

Berita Baru, Surabaya – Pemilihan Presiden merupakan salah satu momen paling penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Dalam proses ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap memiliki visi, integritas, dan kemampuan untuk memimpin negara dengan baik. Namun sayangnya, di tahun politik su-isu negatif sering kali digunakan untuk menjegal calon kontestan. 

Dalam gelaran Pilpres, kita sering melihat isu korupsi digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan salah satu calon kontestan. Terbaru, KPK berpeluang untuk memeriksa Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan sistem pengawasan TKI di Kemnaker, pada tahun 2012, silam.

Putri Presiden RI ke-4 RI Abdurrahman Wahid Alissa Wahid buka suara terkait masalah tersebut. Dia berpendapat bahwa isu-isu ini harus dihadapi dan diselesaikan dengan cara yang benar yaitu melalui proses hukum yang adil dan transparan. Memanfaatkan isu korupsi sebagai alat politik, menurutnya hanya akan merusak proses demokrasi dan memecah masyarakat di akar rumput.

Meskipun ia mengaku memiliki masalah pribadi dengan Cak Imin, Alissa mengekspresikan harapannya agar hukum tidak dimanfaatkan sebagai alat untuk menghalangi lawan dalam kontestasi politik Pilpres 2024.

Menurutnya, meskipun keluarga Gus Dur dan Cak Imin memiliki hubungan yang renggang. Alissa menegaskan bahwa ia tidak ingin melihat kontestasi politik digunakan untuk merendahkan martabat hukum. Baginya, hal tersebut merupakan ancaman serius terhadap masa depan bangsa.

Dalam sebuah posting di akun Twitternya yang dikutip oleh Wartakotalive.com, Alissa menngungkapkan, “Walaupun Cak Imin dan rekan-rekannya meremehkan kelompok gusdurian yang konon hanya terdiri dari 150 orang, kami tetap bersikeras mengambil inspirasi dari sikap adil dan perhatian terhadap Indonesia yang diajarkan oleh Gus Dur. Kami tidak ingin menjadikan dendam sebagai motivasi, dan kami tidak akan mengorbankan ideologi demi jabatan dan kekuasaan.”