Dorong Peningkatan Kepemudaan, PMII Surabaya Gelar Audiensi Bersama Disbudporapar

Berita Baru, Surabaya – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya gelar audiensi bersama Dinas Budaya, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya pada Rabu, 24 Mei 2023.

Namun, Ketua PMII Surabaya, Muhammad Husaini mengaku kecewa lantaran Kepala Dinas (Kadis) Disbudporapar Surabaya, Dra. Wiwiek Widayati tidak bisa menghadiri acara audiensi.

“Kami kecewa ketika ibu kadis tidak dapat menghadiri pertemuan kali ini, tapi itu tidak menjadi putusnya ikhtiyar untuk memberikan catatan-catatan kepada dinas terkait,” ujar Husaini.

Dalam pertemuan tersebut, PMII Surabaya memberikan beberapa catatan terkait kepemudaan dan Beasiswa Tangguh Surabaya kepada Disbudporapar selaku penyedia atas program tersebut. 

PMII Surabaya mendorong Disburdporapar untuk segera mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan.

Namun, hal itu ditepis oleh bidang kepemudaan Disburdporapar Surabaya yang mengatakan bahwa Perda tentang kepemudaan merupakan ranah Gubernur Jawa Timur.

Dalam keterangan yang diberikan PMIi Surabaya kepada Beritabaru.co, pihaknya menilai bahwa pernyataan Disburdporapar Surabaya terkait Perda Kepemudaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pasalnya, untuk pembentukan Perda kota/kabupaten itu hanya melibatkan DPRD Kota/Kabupaten, dan Wali kota/Bupati,” kata PMII Surabaya dalam keterangan tertulisnya. 

PMII Surabaya juga memberikan catatan terkait program Beasiswa Tangguh Kota Surabaya yang dinilai kurang efektif dan efisien dalam mekanisme pendaftarannya.

Diketahui, program Beasiswa Tangguh Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota (Perwaki) nomor 21 Tahun 2022 pasal 4 ayat 3 poin B yang berbunyi “mempunyai kerjasama dengan perusahaan yang siap menempatkan lulusan mahasiswa penerima beasiswa.”

Poin tersebut dikhususkan untuk Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Surabaya. 

“Guna terwujudnya visi dari Walikota Surabaya tentang meningkatkan indeks pembangunan manusia, kami menodorong kepada Disbudporapar Surabaya untuk turut menyuarakan akan revisi Perwali nomor 21 Tahun 2022 dan peningkatan efisiensi dan efektivitas Beasiswa Tangguh Surabaya,” ujar Ketua PMII Surabaya.

Secara terpisah, salah satu penerima program Beasiswa Tangguh Surabaya sekaligus kader PMII Surabaya, Sholeh mengaku bahwa rentang waktu pendaftaran dan pemberian kartu MBR/Gamis tidak rasional.

Hal itu dikarenakan lamanya proses pengajuan untuk mendapatkan kartu MBR/Gamis yang menjadi salah satu syarat penting untuk mendapatkan program Beasiswa tersebut.

Namun, hal ini kembali dibantah oleh Disbudporapar Surabaya yang mengatakan bahwa persyaratan MBR/Gamis sudah dipermudah dengan ketentuan dapat menggantinya dengan surat keterangan dari kelurahan.

Di akhir audiensi, PMII Surabaya kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk menjadi mitra dan bersinergi dengan pemerintah Kota Surabaya dalam koridor check and balance sebagai organisasi kepemudaan setingkat Kota Surabaya.