Gibran, Bukan Politik Dinasti Tapi Melanjutkan Amanat Rakyat

Berita Baru, Surabaya – Gibran bukan politik dinasti sebagaimana yang banyak dituduhkan. Sejak turun ke dunia politik, tuduhan ini memang kerap kali muncul.

Sebagai anak Presiden Jokowi, Gibran mendapatkan banyak tuduhan sehubungan dengan politik dinasti. Setelah ia terpilih menjadi Wali Kota Surakarta, isu politik dinasti pun semakin deras.

Namun, hal ini sudah dibantah. Bahwa ini hanyalah salah satu cara Gibran melanjutkan perjuangan sang ayah mengemban amanat rakyat.

Apakah Gibran Bukan Politik Dinasti?

Dinasti adalah suatu sistem reproduksi kekuasaan yang telah lama ditinggalkan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, sistem dinasti memang sudah sangat primitif dan memaksa.

Dinasti hanya akan mengandalkan darah dan keturunan dari hanya sebagian orang. Pengertian dari politik dinasti sendiri sebenarnya mengarah ke regenerasi kekuasaan untuk kepentingan golongan tertentu.

Hal ini bertujuan untuk menduduki atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Di Indonesia, hal ini tentu saja akan mendapatkan banyak kecaman.

Politik Dinasti di Indonesia

Apakah wajar jika jabatan kepala pemerintahan jatuh ke tangan istri, anak, atau kerabat dekatnya? Ini menjadi pertanyaan dari semua orang.

Di Indonesia, banyak tuduhan praktek penerusan kekuasaan pada orang-orang terdekat. Politik dinasti ini merupakan fenomena politik yakni munculnya calon yang berasal dari lingkungan keluarga kepala pemerintah yang tengah berkuasa.

Dinasti politik dalam bahasa yang lebih sederhana juga berarti sebagai suatu rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang berjalan secara turun-temurun.

Sebenarnya, rezim politik ini terbentuk lantaran adanya kesadaran tinggi antara anggota keluarga terhadap dunia perpolitikan dan biasanya memiliki orientasi kekuasaan.

Fenomena yang akhir-akhir ini ramai menjadi perbincangan ialah Gibran yang merupakan Wali Kota Surakarta dituding melakukan politik dinasti. Namun, anggapan Gibran bukan politik dinasti juga cukup banyak yang mempercayainya.

Tanggapan Gibran

Banyak yang percaya bahwa apa yang Gibran lakukan bukanlah politik dinasti. Memang Gibran beberapa kali mengakui dirinya enggan masuk ke dunia politik.

Alasannya adalah karena itu menjadi imej yang tidak baik. Namun, kini Griban sukses memajukan Kota Surakarta dengan jabatannya sebagai Walikota.

Awalnya, Gibran menjawab diplomatis bahwa ia tidak tertarik masuk ke dalam politik. Akan tetapi, Gibran kemudian mendatangi kantor DPC PDIP dan mendaftarkan diri sebagai kader partai.

Pasangan Gibran Rakabuming Raka – Teguh Prakosa terpilih secara resmi menjadi Walikota dan Wakil Walikota Solo terpilih dalam Pilkada 2020.

Lantaran hal tersebut, isu mengenai Gibran bukan politik dinasti ini menjadi hal yang banyak orang perdebatkan.

Isu Calon Wakil Presiden

Menjelang Pemilu 2024, dunia politik Indonesia kian memanas. Salah satu yang tengah menjadi perbincangan tentu saja Gibran.

Wali Kota Surakarta yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo ini kabarnya menjadi salah satu kandidat bakal calon Wakil Presiden dari Prabowo.

Ini tentu saja membuat isu Gibran bukan politik dinasti semakin meragukan. Mendengar hal ini, Joko Widodo ikut angkat bicara.

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terhadap adanya narasi dinasti politik tersebut.

Usai menghadiri acara panen raya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Jumat, 13 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo menyerahkan penilaian itu ke masyarakat.

Ketika ditanya terkait Gibran yang berkonsultasi dengan dirinya terkait maju sebagai cawapres, Jokowi dengan tegas membantahnya.

Presiden RI ini mengaku bahwa ia tidak pernah berkomunikasi dengan Gibran terkait hal tersebut. Bahkan ia juga mengaku belum bertemu dengan Gibran dalam jangka waktu yang lama.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum DPP PBB (Partai Bulan Bintang) mengaku bahwa ia tidak setuju dengan adanya keterlibatan Presiden Jokowi dalam penentuan cawapres Pilpres 2023.

Hal tersebut karena Yusril mengaku bahwa ia tahu bahwa Prabowo akan mengkonsultasikan nama kandidat cawapres kepada Jokowi.

Menurutnya, kandidat cawapres tidak perlu restu dari presiden (incumbent) pejawat, melainkan komitmen kandidat tersebut untuk melanjutkan program yang telah berjalan.

Adapun, Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024, pada Sabtu 7 Oktober 2023 di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.

Dalam deklarasi ini, Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdy berharap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Dia menyebut Prabowo dan Gibran akan menjadi pasangan yang tepat dalam memimpin Indonesia.

“Kami berharap Pak prabowo menggandeng Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo jika nanti Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan atas batas minimal usia capres dan cawapres. Kami yakin pasangan ini akan menjadi dwitunggal yang saling menguatkan Pak Prabowo yang dedikatif dan tegas dengan Mas Gibran yang inovatif dan mengerti kebutuhan generasinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan Samawi siap bergerak memenangkan Prabowo Subianto. Dia menyebut struktur Samawi sudah lengkap hingga ke level kecamatan.

“Alhasil, kami sampaikan, kami siap bergerak. Struktur kami sudah lengkap hingga level kecamatan se-Jawa ditambah lagi majelis pengurus wilayah di provinsi-provinsi lainnya. Kami akan bergerak hingga tingkat desa, memastikan hajat pemilu kita berlangsung rukun dan damai, Samawi akan menjadi elemen perekat, cooling system di tengah iklim politik yang kian menghangat. Perbedaan pilihan adalah biasa dan niscaya, dan persatuan adalah yang utama,” pungkasnya.