PPLH Mangkubumi Gelar Workshop Perhutanan Sosial

Berita Baru Jatim, Surabaya – Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi merilis pers berjudul “Hutan Memanggil” setelah bekerjasama dengan Samdhana Institute menggelar Workshop percepatan Perhutanan Sosial yang berlangsung 18 Maret 2021 di Barata Convention Hall Tulungagung.

Pers tersebut rilis dengan tujuan untuk memanggil Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, serta berbagai pihak untuk turut andil memulihkan hutan dengan cara baru melalui skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Pada akhir tahun 2018, Kelompok Tani (KT) Argo Makmur Lestari Desa Besole berhasil mendapatkan SK IPHPS seluas 845 hektar dengan 714 petani. Sementara itu, KT Wonodadi Lestari Desa Tenggarejo dan KT Sanggar Bersatu Desa Jengglungharjo sampai saat ini belum mendapatkan izin IPHPS sejak pengajuan dua tahun lalu.

Hal tersebut menunjukkan ketidakseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mengimplementasikan IPHPS.

“Pemerintahan Jokowi perlu memprioritaskan masyarakat dalam mengelola hutan melalui IPHPS. Bukan malah sebaliknya, memprioritaskan perusahaan tebu di Desa Tenggarejo dan proyek-proyek penghijauan di Desa Jengglungharjo, yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hutan,” jelas Munif Rodaim, Juru Kampanye Hutan PPLH Mangkubumi.

Diketahui, 568 hektar permohonan IPHPS di Desa Tenggarejo, yang akan dikabulkan untuk menjadi IPHPS hanya 100-an hektar karena sebagian besar lahan dikerjasamakan oleh Perum Perhutani dengan PTPN X untuk areal tanaman tebu. Di Desa Jengglungharjo lebih parah lagi. Dari 900-an hektar yang diajukan IPHPS, hanya 70-an hektar yang dikabulkan untuk menjadi IPHPS karena terkendala proyek rehabilitasi hutan dan lahan.

“PPLH Mangkubumi mengajak Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Direksi Perum Perhutani, Dinas Kehutanan Jawa Timur, dan berbagai pihak untuk sama-sama memikirkan nasib para petani hutan yang saat ini hidup dalam garis kemiskinan,” tambahnya.

PPLH Mangkubumi juga mendorong Bupati Tulungagung untuk memberikan dukungan dan memperkuat Kelompok Tani Hutan melalui melalui penganggaran APBD sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran Kemendagri Nomor 522/626/SJ tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Perhutanan Sosial.

“Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Jokowi dan menjadi program prioritas dari Pemerintahan Gubernur Khofifah di Jawa Timur. Maka tidak ada alasan lagi untuk menghalang-halangi Perhutanan Sosial berjalan. Ibarat bola salju, Perhutanan Sosial akan terus menggelinding dan semakin membesar,” tegasnya.

Workshop percepatan perhutanan sosial yang diselenggarakan PPLH Mangkubumi ini menghasilkan beberapa tindaklanjut yang disepakati bersama mulai dari Perum Perhutani, Dinas Kehutanan Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Kelompok Tani, LSM, dan Akademisi untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Dalam pantauan, hadir pada workshop tersebut antara lain Direktur Operasi dan Perhutanan Sosial Perum Perhutani yang diwakili oleh Jajaran Divisi Regional Jawa Timur, Dinas Kehutanan Jawa Timur, Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, LSM, Kelompok Tani, dan Jurnalis.