Survei Indikator: DPR dan Parpol Paling Tidak Dipercaya Rakyat

Berita Baru, Jakarta – Lembaga Indikator Politik melakukan survei pada 20-24 Juni 2023, menunjukkan tingkat kepercayaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Partai Politik (Parpol) paling rendah.

Kepercayaan publik terhadap DPR sebesar 68,5 persen, terbagi sangat percaya (7,1 persen) dan cukup percaya (61,4 persen). Sedangkan yang kurang percaya (26,6 persen) dan tidak percaya sama sekali (3,1 persen).

Sementara, partai politik, kepercayaan terhadap lembaga tersebut sebesar 65,3 persen, dengan sangat percaya (6,6 persen) dan cukup percaya (58,7 persen). Kemudian yang tidak percaya (29,5 persen) dan tidak percaya sama sekali (2,8 persen).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi,dalam konferensi persnya, menyampaikan, institusi TNI berada di posisi pertama dengan tingkat kepercayaan sebesar 95,8 persen.

“Lalu di posisi kedua diduduki oleh lembaga Presiden dengan 92,8 persen,” lanjutnya.

Setelah TNI dan Presiden, lanjutnya, lembaga dengan kepercayaan publik di posisi tiga diisi oleh Kejaksaan Agung dengan 81,2 persen.

Kemudian berturut-turut diisi oleh Polri dengan kepercayaan publik sebesar 76,4 persen, KPK (75,6 persen), DPD (73,3 persen), DPR (68,5 persen) dan paling buncit diisi oleh Partai Politik (65,2 persen).

“Sementara PR parpol dan DPR bagaimana meningkatkan trust-nya, minimal di atas 70 persen,” ujar Burhan.

Survei Indikator Politik menggunakan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih dengan mengambil 1.220 responden.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil yang sama juga dirilis oleh lembaga survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2023 lalu. Tingkat kepercayaan kepada DPR dan Parpol berada di paling bawah.

Terdapat lima institusi terendah kepercayaan publiknya dipegang oleh Kejagung dengan 69 persen, pengadilan (66 persen), kepolisian (61 persen), partai politik (58 persen), dan DPR/DPRD (58 persen).

Sementara presiden berada diposisi kedua dengan 85 persen setelah TNI dengan tingkat kepercayaan sebesar 93 persen.

Lalu disusul oleh KPK dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 68 persen dan pemerintah daerah (75 persen).