Jumat, 25, 06, 2021

Urgensi Pendidikan Kepempimpinan dalam Tubuh Partai Politik

-

Oleh: Husni Mubarok (Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang)

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan kerja pemerintahan serta dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, hal itu mengisyaratkan bahwa Indonesia bukan negara monarki yang kekuasaan seutuhnya berada di tangan seorang raja.

Peranan utama dari negara yang menganut sistem demokrasi, adalah dengan memberikan hak atau kebebasan untuk seluruh rakyatnya tak terkecuali, tanpa pandang bulu. Salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan suara dalam bentuk aspirasi pemikiran ke khalayak publik adalah  dengan apa yang kita sebut sebagai organisasi.

Generasi muda memiliki posisi dan peran yang sangat vital dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Hal ini didasarkan pada peran pemuda seperti yang dimuat dalam UU RI No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang berbunyi “Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.” Peran pemuda menjadi salah satu kunci terlahirnya negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan di atas kemajemukan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa peristiwa sejarah Indonesia yang memberikan gambaran tentang vitalnya peran pemuda yaitu peristiwa sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi kunci terbentuknya kekuatan pemuda untuk bersatu melawan penjajahan kolonial Belanda.

Pendidikan juga tak dapat terlepas dari segala urgensi yang dimiliki para pemuda sebagai agen perubahan dalam aspek pembangunan nasional. Di dalam organisasi, para pemuda dilatih untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, tenggang rasa, dan tanggung jawab. Untuk memenuhi poin tersebut, harus ada sebuah landasan pendidikan yang dianut oleh seorang pemuda agar dapat menjalankan organisasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal atau visi dan misi organisasi tersebut.

Pendidikan kepemimpinan sangat dibutuhkan siapa saja yang berada di dalam struktur organisasi agar dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam organisasi baik internal maupun eksternal. Penulis menilai kurangnya pendidikan kepemimpinan terutama dalam dunia politik. Hal itu merupakan permasalahan sekaligus tantangan yang banyak dihadapi pada era saat ini, sebab pendidikan merupakan kunci kesiapan dari setiap orang untuk terjun dalan dunia organisasi dan politik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu masih maraknya praktik politik praktis yang sering terjadi. Orang-orang lebih memilih jalan instan dalam berkiprah di dunia politik, seperti melihat reputasi yang sudah ada pada dirinya, namun tidak diiringi dengan kognisi pendidikan politik. Hal itu berimbas pada setiap keputusan yang diambil, sebab setiap pemimpin harus tegas dan memilih keputusan yang terbaik

Penulis menilai keputusan seorang pemimpin organisasi harus bersifat independen—tentu tidak menafikan musyawarah mufakat–,  tanpa adanya sebuah dorongan atau provokasi dari pihak manapun, baik itu internal organisasi maupun eksternal organisasi. Sebab hal itu dapat berpotensi merugikan atau menguntungkan sebagian pihak dan tidak menyeluruh. Apabila praktek tersebut terus berlanjut dalam badan organisasi, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul permasalaham atau konflik yang terjadi di dalam organisasi tersebut, sehingga menimbulkan perpecahan dan akan melahirkan kubu-kubu (circle) baru yang bernaung satu atap dengan organisasi tersebut. Hal ini pasti akan berimbas pada  sebuah perbedaan pemahaman dalam organisasi tersebut, seperti apa yang terjadi pada awal tahun 2021 yang menimpa salah satu partai politik besar di Indonesia. Sebut saja Partai Demokrat, jika melihat dari sejarahnya, partai demokrat merupakan partai yang sangat besar, pernah meperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif pada tahun 2019 dan bersamaan dengan terpilihnya bapak SBY sebagai Presiden RI. SBY juga merupakan salah satu petinggi dari  Demokrat. Namun, seiring berjalannya waktu, reputasi tersebut tidak membawanya pada masa sekarang.  Contohya dapat kita lihat dari sebuah isu kudeta yang dilakukan oleh tokoh penting perpolitikan Indonesia, yang pada saat itu demokrat dinahkodai oleh AHY yang merupakan anak dari SBY sendiri.

Berita Terkait :  Analisis Sosial sebagai Instrumen Perubahan Sosial
Berita Terkait :  Merdeka dari COVID-19

Dalam hal ini, pendidikan kepemimpinan itu bukan lagi sebuah formalitas yang dilakukan untuk berkiprah di kancah politik namun menjadi urgensi khusus yang harus didipenuhi. Belajar dari hal di atas, AHY adalah salah satu sampel seseorang yang kurang memiliki sebuah pengalaman di sebuah organisasi politik, dan langsung diberikan amanat untuk menahkodai partai besar.

Terakhir, penulis menilai dengan kita belajar dari permasalahan di atas, bahwa jabatan di kancah politik bukan berbicara siapa kita dan darimana kita berasal, namun kuaalitas apa yang kita miliki agar dapat memimpin organisasi dengan baik. Bak seorang nahkoda ulung yang menerjang ombak lautan, pendidikan kepemimpinan dapat kita tumbuhkan dan dibiasakan mulai dari hal yang paling kecil. Seperti dalam lingkup keluarga maupun sekolah, dengan cara memberikan sedikit tugas atau tanggung jawab terhadap anak namun kita menilai seberapa besar tanggung jawab anak tersebut terdahap tugasnya, sekolah dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada setiap siswa seperti dengan adanya kegiatan bela negara atau kegiatan lain, yang bernuansa tanggung jawab serta nasionalisme.

Dengan itu, kita telah mempersiapkan para generasi muda agar lebih memiliki rasa kepemimpinan dan tanggung jawab untuk bekal ke depannya, serta ikut melaksanakan upaya pemerintah dalam penurunan angka korupsi yang selama ini menjamur dan menjadi tradisi di Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU