Aliansi BEM Jember Tuntut Jokowi Copot Menteri yang Gagal

Berita Baru, Jember – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jember menggelar aksi massa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Selasa (12/4/2022).

Demonstrasi mahasiswa menentang wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden berlanjut ke Jember.  Aksi berlangsung sejak siang. Massa berangsur bubar menjelang waktu berbuka.

Tak hanya itu, mereka juga menolak wacana perpanjangan masa jabatan atau penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode, dan mengecam kinerja pemerintah pusat yang dianggap gagal mengatasi krisis ekonomi.

“Kami melakukan aksi karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Sejak beberapa waktu lalu, harga minyak goreng tinggi. Kemudian diikuti kenaikan harga BBM (Pertamax). Dan sirkus elit politik tidak berhenti sampai di situ, malah kemudian ada kenaikan PPN 11 persen. Kenaikan PPN ini tentu berdampak pada kenaikan harga beberapa kebutuhan lain,” tegas Koordinator Lapangan Aksi, M. Yayan.

Di tengah kondisi masyarakat yang tertekan secara ekonomi, tegas Yayan, pemerintah pusat mengeluarkan wacana yang kontroversial dan tidak patut, yakni penundaan Pemilu, dan perpanjangan masa jabatan Presiden. “Tentu kami menolak itu semua, menolak penundaan Pemilu 2024, dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” tegasnya.

“Wacana penundaan pemilu adalah kegilaan di tengah kegagalan pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Hingga saat ini, pemerintah belum mampu menstabilkan harga minyak goreng,” ujarnya.

Ia menegaskan, ada beberapa menteri yang menjadi sorotan. Pertama, Mentero Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia menyayangkan, statement Luhut yang mengeluarkan big data terkait dukungan terhadap Jokowi agar menjadi presiden tiga periode.

“Kedua, Menteri Perdagangan M. Lutfi. Mahasiswa menilai Lutfi tidak cakap mengelola tata perdagangan minyak goreng. “Jokowi harus mencopot Menteri Perdagangan dan kami mengecam keras Bapak Luhut,” tegas Yayan.

Mahasiswa juga mendorong Ketua DPRD Jember dan perwakilan partai politik untuk menandatangani pakta integritas dan mendesak agar Ketua DPR RI serta Presiden secara tegas menolak penundaan Pemilu 2024.

“Kedua, Menuntut DPRD Kabupaten Jember untuk mendesak DPR RI dan MPR RI supaya tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Yayan.

Ketiga, mendorong DPRD Kabupaten Jember untuk mendesak presiden agar segera menyelesaikan persoalan tingginya harga minyak goreng dan meminta presiden untuk me-reshuffle Menteri Perdagangan.

Keempat, mendesak pemerintah untuk mencabut ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Massa Ditemui Pimpinan DPRD Jember

Sekitar 1 jam mahasiswa menunggu di depan Gedung DPRD Jember dengan berbagai orasi, perwakilan mahasiswa akhirnya ditemui pimpinan DPRD Jember. Para politisi itu juga bersedia menandatangani pakta integritas yang menjadi tujuan aksi mahasiswa itu.

“Kami akan menyampaikan aspirasi teman-teman ke Jakarta,” ujar Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember yang juga Sekretaris DPC PKB Jember.

Itqon bersama pimpinan DPRD Jember, dan beberapa anggota DPRD Jember, Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo, dan Dandim 0824 Jember Letkol Inf Batara C Pangaribuan menemui pendemo di Jl. Bengawan Solo, jalan di depan DPRD Jember.

Pimpinan dewan, dan pejabat instansi keamanan dibatasi kawat berduri dengan mahasiswa pendemo. Di tengah negosiasi, dan menunggu kesepakatan, mahasiswa meminta semua orang duduk. Walhasil, mahasiswa, pimpinan dewan, anggota Polri, dan TNI duduk lesehan di atas aspal.

Selama beberapa jam mereka lesehan, hingga semua pimpinan dewan, dan perwakilan fraksi menyepakati pakta integritas yang disodorkan mahasiswa. Hampir pukul 17.00 WIB, aksi massa akhirnya menyelesaikan aksinya dan meninggalkan Bundaran DPRD Jember.

Aksi ratusan mahasiswa Jember berjalan lancar, tanpa ada kericuhan. Meskipun ada riak-riak bunyi petasan, juga bersitegang dengan personel kepolisian, aksi tidak sampai menjadi ricuh. Ratusan mahasiswa Jember itu berasal dari perguruan tinggi negeri, dan swasta di Kabupaten Jember.

Mahasiswa mengakhiri aksi dengan membersihkan sampah-sampah yang bertebaran di lokasi unjuk rasa, di depan gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Selasa (12/4/2022) sore.

Aksi bersih-bersih sampah menepis kekhawatiran bakal terjadinya kerusuhan dalam unjuk rasa hari ini, sebagaimana terjadi pada Oktober 2020. Saat itu kaca jendela gedung DPRD Jember hancur menjadi korban lemparan batu oleh massa.